Samakan Indikator hingga Perkuat Kolaborasi, DPPPAKB Kalsel Sinkronkan Program 13 Daerah
Banua Tv,Tabalong – Keselarasan indikator kinerja dan perencanaan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana (PPKB). Untuk itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel mengumpulkan perwakilan 13 kabupaten/kota dalam rapat koordinasi di Gedung Pusat Informasi Pembangunan Tabalong, Tanjung, Kamis (5/11/2026).
Rapat tersebut menjadi ruang untuk menyamakan persepsi mengenai indikator kinerja sekaligus menyelaraskan arah kebijakan perencanaan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Kesamaan pemahaman dinilai penting agar program yang disusun masing-masing daerah saling mendukung dan menjadi bagian dari pembangunan yang terintegrasi.
Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan indikator kinerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota perlu memiliki keselarasan, baik dari sisi definisi, satuan, maupun metode pengukurannya. Dengan begitu, capaian kinerja dapat dibandingkan dan menjadi dasar evaluasi yang lebih terukur.
“Indikator kinerja di tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus saling selaras, sehingga capaian yang kita laporkan benar-benar dapat dibandingkan dan saling mendukung. Dengan demikian, program yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari upaya pembangunan yang terintegrasi,” ujarnya.
Selain indikator, kualitas Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah juga menjadi perhatian. Dokumen tersebut merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga penyusunannya perlu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan di tingkat provinsi maupun nasional.
DPPPAKB Kalsel juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat, terpilah, dan mutakhir sebagai dasar penetapan target kinerja. Kolaborasi antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan perangkat daerah teknis turut diperlukan agar program dan kegiatan yang dirancang sesuai kebutuhan serta prioritas pembangunan.
“Keberhasilan program tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara Bappeda dan perangkat daerah teknis, disertai efisiensi anggaran dengan memprioritaskan program dan kegiatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Husnul turut mendorong peserta menyampaikan kendala yang dihadapi di daerah masing-masing secara terbuka dan aktif merumuskan langkah tindak lanjut. Hasil koordinasi ini diharapkan menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan penganggaran tahun 2027, sekaligus memperkuat kerja sama pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten/kota.
“Perempuan hebat, anak terlindungi, keluarga kuat, bangsa berdiri. Rencana selaras kita sepakati demi Banua yang makin berseri,” tutupnya.
