Bukan Sekadar Input Data, Administrator SIPJAKI Didorong Jadi Penjaga Akurasi Informasi Jasa Konstruksi
Banua Tv,Banjarbaru – Kualitas data menjadi salah satu kunci dalam menentukan arah pembinaan sektor jasa konstruksi. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kapasitas administrator Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) di tingkat kabupaten/kota melalui kegiatan pembekalan dan penguatan peran administrator tahun 2026, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan administrator dalam mengelola data dan informasi jasa konstruksi agar lebih tertib, akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan. Data yang terkelola dengan baik diharapkan dapat menjadi bahan pendukung pemantauan, evaluasi, hingga penyusunan kebijakan pembinaan sektor konstruksi.
Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Kepala Bidang Bina Konstruksi, Muhammad Nursjamsi, menegaskan bahwa SIPJAKI memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar tempat memasukkan dan menyimpan data. Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola jasa konstruksi yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
“SIPJAKI bukan sekadar aplikasi untuk memasukkan dan menyimpan data, melainkan menjadi sarana penting dalam mendukung pengelolaan informasi, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan kebijakan pembinaan jasa konstruksi,” ujarnya.
Menurut Nursjamsi, keberhasilan penerapan sistem informasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang digunakan. Kompetensi, kedisiplinan, tanggung jawab, dan komitmen administrator di setiap daerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas informasi.
Administrator kabupaten/kota dinilai memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan proses pengelolaan dan pembaruan data. Oleh sebab itu, informasi yang disampaikan harus memenuhi prinsip kebenaran, kelengkapan, keakuratan, dan kemutakhiran.
“Data yang berkualitas akan menghasilkan informasi yang berkualitas, dan informasi yang berkualitas akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam pembekalan tersebut, sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain peningkatan kompetensi administrator, validitas data, penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta kedisiplinan dan keberlanjutan pengelolaan sistem informasi.
Nursjamsi berharap para administrator semakin memahami fungsi, mekanisme, dan tata cara pengelolaan SIPJAKI sehingga dapat menjalankan tugas secara lebih efektif dan profesional. Pembaruan data secara berkala juga perlu dilakukan agar informasi yang tersedia tetap relevan untuk mendukung perencanaan, pembinaan, dan evaluasi penyelenggaraan jasa konstruksi.
“Kegiatan ini hendaknya tidak berhenti pada pelaksanaan pembekalan semata. Yang lebih penting adalah adanya perubahan dan peningkatan kinerja setelah kegiatan ini selesai,” ungkapnya.
Melalui penguatan kapasitas administrator tersebut, Dinas PUPR Kalsel berharap pengelolaan data jasa konstruksi di seluruh kabupaten/kota semakin tertib, kualitas pelaporan meningkat, dan koordinasi antarpemerintah daerah semakin optimal dalam mendukung pembinaan sektor jasa konstruksi di Kalimantan Selatan.
