Pengamat pembangunan Badrul Ain Sanusi sayangkan pemakaian anggaran negara ratusan juta, hanya untuk melakukan survei jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru.
Survei yang dimaksud, pelaksanaan Perencanaan Teknis Survei Kondisi Jalan (PTKSJ) untuk seluruh ruas jalan di Kota Banjarbaru.
Menurutnya, secara logika jika hanya soal survei yang notabene nya bukan teknis pengerjaan yang melibatkan bahan, buruh, serta manpower yang handal, maka angka tersebut terlalu besar, terkecuali surveinya dilakukan secara detail dengan hitungan teknis yang menggunakan konsultan professional, maka angka tersebut adalah upah konsultan yang jasanya bervariasi.
“Idealnya PUPR yang sudah lama ada di Pemko Banjarbaru pastinya memiliki manpower handal, yg tupoksinya bisa melakukan survei secara cermat dan detail tanpa membayar konsultan, sehingga dana untuk biaya survei bisa dialihkan ke proyek lainnya,” ucapnya.
Dirinya menyayangkan, harusnya Pemerintah Kota Banjarbaru bisa mencari solusi terbaik untuk menghemat anggaran karena masih banyak yang harus dikerjakan oleh PUPR.
“Infastruktur masih sangat banyak dibutuhkan oleh Warga Banjarbaru, pasti banyak yang belum terlaksana apalagi APBD Pemko Banjarbaru sangat kecil, yang sejatinya wajib lakukan penghematan dan cermat menentukan prioritas yang urgen dan need bagi masyarakat Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Sementara Kepala Bidang Bina Marga (BM) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banjarbaru Adi Maulana menerangkan, secara teknis paket pekerjaan Perencanaan Teknis Survei Kondisi Jalan (PTKSJ), dilaksanakan dengan melakukan survei kondisi jalan di seluruh ruas jalan di Kota Banjarbaru.
Dimana data jalan yang akan disurvei ada dalam surat keputusan (sk) jalan Kota Banjarbaru nomor 188.45/470/KUM/2016. Dengan total ruas jalannya sebanyak 705 ruas. Sedangkan panjang total jalan yang disurvei 555,275 km.
Lanjut Adi (panggilan akrab), Perencanaan Teknis Survei Kondisi Jalan (PTSKJ) wajib dilaksanakan oleh setiap pemerintah kabupaten dan kota bahkan provinsi, yang danya diusulkan dari bidang jalan Dinas PUPR ke pemerintah pusat, sifatnya Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dijelaskan, nama paket pekerjaannya perencanaan teknis survei kondisi jalan, lantaran menyesuaikan dengan penamaan paket dalam aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (Krisna).
“Aplikasi Krisna digunakan dalam pengusulan dana alokasi khusus, yangmana dalam aplikasi tersebut dimasukan dalam kategori perencanaan teknis. Oleh sebab itulah untuk menyamakan penamaan paket kegiatan survei kondisi, baik dalam aplikasi Krisna maupun dalam RKA/DPA Dinas PUPR, nama paket pekerjaannya ditulis Perencaaan Teknis Survei Kondisi Jalan,” jelas Adi lewat pesan Whatsapp.
Setelah pihaknya memperoleh data kondisi seluruh ruas jalan yang tercantum dalam SK jalan Kota Banjarbaru, berdasarkan survei pihaknya menggunakan data tersebut untuk perencanaan program pembangunan di kemudian hari.
“Misal untuk ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat maka perlu dilakukan penanganan atau perbaikan jalan. Atau misal untuk ruas jalan yang kondisi rusak ringan maka peru segera dilakukan pemeliharaan jalan. Kurang lebih seperti itu,” rincinya.
“Survei kondisi jalan itu hanya mendapatkan hasil kondisi untuk ruas jalan tersebut. Apakah rusak berat, rusak ringan, sedang atau baik,” pungkasnya.
Pekerjaan PTSKJ di Kota Banjarbaru telah selesai dikerjakan. Dimana dari laman https://lpse.banjarbarukota.go.id/ Nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp289.052.000, dari nilai pagu senilai Rp400 juta, yang dilaksanakan pemenang tender CV. Setia jasa Utama.
