Tak Hanya Urusan Kesehatan, Kalsel Susun Strategi Lintas Sektor Tangani Stunting
Banua Tv,Banjarbaru – Penanganan stunting di Kalimantan Selatan tidak lagi hanya dipandang sebagai persoalan sektor kesehatan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menggandeng Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (FKIK ULM) untuk menyusun policy brief sebagai dasar merumuskan strategi percepatan pencegahan dan penurunan stunting yang lebih tepat sasaran.
Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut memasuki salah satu tahap penting melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang untuk menggali kondisi, tantangan, praktik baik, hingga strategi yang selama ini telah dilakukan berbagai sektor dalam menangani stunting di Kalimantan Selatan.
Mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Rahmadi mengatakan kerja sama dengan FKIK ULM dilakukan untuk mengkaji lebih dalam berbagai faktor yang menyebabkan angka stunting masih tinggi di sejumlah daerah.
“Kerja sama dengan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat ini bertujuan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tingginya stunting di suatu daerah. Hasil kajian ini nantinya menjadi rekomendasi dalam menentukan kebijakan serta langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan di masing-masing kabupaten yang menjadi lokus,” ujar Rahmadi di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, hasil kajian tersebut nantinya tidak hanya menjadi bahan bagi daerah yang menjadi lokasi penelitian, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebijakan di kabupaten lainnya.
“Posisinya akan menjadi dasar dalam mengambil kebijakan, termasuk bagi kabupaten lain, sehingga upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam FGD tersebut, penanganan stunting dibahas dari berbagai sudut pandang. Dinas Pertanian memberikan masukan terkait ketersediaan dan ketahanan pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyoroti pentingnya penguatan data kependudukan, sedangkan Bappeda memberikan masukan terkait perencanaan dan pengalokasian anggaran.
“Masukannya cukup banyak, terutama terkait kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan di masing-masing daerah. Dari Dinas Pertanian misalnya terkait ketersediaan dan ketahanan pangan, kemudian dari Dukcapil terkait data kependudukan, dan Bappeda memberikan masukan mengenai anggaran agar program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran,” ungkap Rahmadi.
Penyusunan policy brief dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pengumpulan data sekunder yang melibatkan lintas sektor, telaah dokumen, hingga pelaksanaan FGD untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi di daerah.
“Pada kesempatan ini kami berharap seluruh sektor terkait dapat berperan aktif memberikan masukan, baik mengenai permasalahan, tantangan, maupun upaya yang sudah dilakukan. Dengan demikian, hasil policy brief nantinya benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah,” katanya.
Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2024, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan berada pada angka sekitar 22,97 persen dan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara data hasil survei terbaru untuk 2025 hingga 2026 belum tersedia. Namun, berdasarkan data rutin, terdapat kecenderungan penurunan angka stunting, meskipun pemerintah masih menggunakan hasil survei sebagai rujukan utama dalam pengukuran tingkat nasional.
Rahmadi menegaskan bahwa kompleksitas persoalan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai sektor. Upaya kesehatan menjadi salah satu bagian dari intervensi, sementara faktor lain di luar sektor kesehatan juga memiliki peran besar dalam percepatan penurunan stunting.
“Stunting ini merupakan permasalahan yang kompleks, disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak bisa diselesaikan oleh sektor kesehatan saja. Intervensi kesehatan secara spesifik hanya menyelesaikan sekitar 30 persen masalah, sedangkan sekitar 70 persen merupakan intervensi sensitif yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor,” tegasnya.
Melalui kolaborasi Dinkes Kalsel, FKIK ULM, dan berbagai perangkat daerah, hasil kajian tersebut diharapkan dapat menghasilkan alternatif strategi dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data serta sesuai dengan karakteristik permasalahan di masing-masing wilayah.
“Harapannya, hasil kajian ini dapat menjadi bahan rekomendasi bagi para pengambil kebijakan di daerah, khususnya dalam menentukan langkah-langkah strategis untuk mempercepat pencegahan dan penurunan stunting di Kalimantan Selatan,” pungkas Rahmadi.
