Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan Muhamadun, bikin heboh dengan pernyataan kontroversial yang dilontarkannya.
Dari potongan video yang beredar yang diduga pada saat acara sekolah, ASN Lingkup Pemprov Kalsel tersebut dengan gamblang menyerukan untuk melakukan pencoblosan yang ditujukan kepada salah satu partai poliitik, pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang, ditengah sambutannya.
“Maka dari itu, 14 Februari cucuklah (coblos -red) Golkar,” ajak Madun dalam video yang beredar, disambut tepuk tangan hadirin undangan.
Selain itu, dirinya juga menyatakan tidak takut dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Biar ada Bawaslu, kada (tidak -red) takut bapak,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, sejumlah Lembaga Pemantau Pemilu Independen sayangkan sikap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, yang dilakukan pada acara institusi pendidikan.
“Kami sangat menyayangkan sikap Kadisdikbud kalsel yang secara gamblang berkampanye di institusi pendidikan. Padahal secara aturan sudah jelas dilarang berkampanye di sekolah,” ungkap Koorwil DPW FDM Kalsel, Arbani.
Lebih lanjut, dirinya menyatakan, bukan hanya soal aturan kampanye yang melarang, tetapi juga sangat disayangkan sikap beliau yang dengan bangganya mengkampanyekan sebuah partai, padahal dirinya berstatus ASN yang secara aturan juga diharuskan netral.
“Apalagi alasannya sayang dengan gubernur. Kalau sayang tidak begitu juga saya kira. Ingat juga posisi dan aturan mainnya,” tutupnya.
Sementara itu, PC PMII Kota Banjarmasin yang juga merupakan Lembaga Pemantau Pemilu Independen, juga menyayangkan hal serupa.
Dikatakan Ketua PC PMII Kota Banjarmasin Alfinnor Effendy, selain secara aturan main baik diranah kampanye di institusi pendidikan, dan terkait aturan ASN yang harus netral, juga karena sikap kadisdik kalsel yang dinilainya arogan.
“Selain menabrak aturan main, beliau juga telah mempertontonkan arogansi dihadapan publik dengan menyatakan tidak takut dengan Bawaslu. Jelas sikap seperti ini jauh dari kata beretika, yang semestinya sebagai pimpinan sebuah lembaga daerah bisa menunjukkan sikap yang turut mendukung secara posisi dan fungsi lembaga daerah lainnya, termasuk Bawaslu,” ungkap alfin.
Dia menambahkan, sikap demikian semestinya tidak keluar dari sosok kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, apalagi terjadi dilingkungan sekolah yang secara langsung dilihat siswa.
“Jangan sampai siswa mencontoh sikap bobrok seperti ini,” cemas Alfin
Alfin pun meminta, agar pihak terkait dalam hal ini Bawaslu dan BKD untuk menindaklanjuti persoalan dan memberikan sanksi yang setimpal.
“Kami meminta kepada Bawaslu, BKD dan lembaga terkait lainnya agar menindaklanjuti persoalan ini. Kami berharap yang bersangkutan diberikan sanksi yang setimpal karena telah mencederai dunia pendidikan di Kalsel,” Pungkasnya.
