Pemprov Kalsel Perkuat Sinergi Antar Daerah, Tiga Kawasan Perdesaan Jadi Prioritas Nasional
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kolaborasi lintas daerah untuk mempercepat pembangunan kawasan perdesaan yang berorientasi pada potensi lokal. Langkah tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 yang digelar di Banjarbaru, Kamis (9/7/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengembangkan kawasan perdesaan secara terpadu, sekaligus memperkuat pemberdayaan masyarakat desa agar mampu menjadi penggerak pembangunan di wilayahnya.
Kegiatan dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalimantan Selatan, Iwan Ristianto, yang diwakili Sekretaris Dinas PMD Raden Mas Ernato Surya Jaya, didampingi Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan Masrai Zulzai Subkhi. Rakor turut dihadiri perwakilan pemerintah kabupaten, Bappeda, Dinas PMD kabupaten, serta tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
Dalam sambutannya, Raden Mas Ernato Surya Jaya menegaskan pembangunan kawasan perdesaan harus dilaksanakan melalui kerja sama seluruh pihak agar mampu meningkatkan pelayanan sekaligus kesejahteraan masyarakat desa.
Ia menjelaskan, pendekatan pembangunan kawasan perdesaan mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
“Pembangunan kawasan perdesaan harus mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan desa,” ujarnya.
Selain memperkuat koordinasi, Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan juga terus memberikan pendampingan teknis, fasilitasi kebijakan, hingga monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh kabupaten.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa pada periode 2025–2029 terdapat tiga kawasan perdesaan prioritas nasional di Kalimantan Selatan, yakni Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Banjar, Kawasan Agrowisata Kabupaten Tabalong, dan Kawasan Agrominapolitan Kabupaten Tanah Bumbu. Di sisi lain, sejumlah kabupaten juga mulai mengembangkan kawasan perdesaan sesuai potensi unggulan masing-masing.
Meski demikian, pengembangan kawasan perdesaan masih menghadapi tantangan, mulai dari penguatan kelembagaan, tata kelola, hingga optimalisasi potensi daerah. Karena itu, forum koordinasi ini diharapkan menjadi ruang berbagi pengalaman, inovasi, serta solusi dalam memperkuat pembangunan desa di Banua.
“Melalui rapat koordinasi ini kami berharap lahir berbagai gagasan, model pemberdayaan masyarakat, penguatan kapasitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan kawasan perdesaan,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus memperkuat kolaborasi sejalan dengan komitmen Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin untuk bekerja bersama dan merangkul seluruh pihak demi mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan yang semakin maju dan berkelanjutan.
