Pemprov Kalsel Luncurkan SIPEKA, Pengelolaan Kerja Sama Daerah Terintegrasi
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meluncurkan Sistem Informasi Perencanaan, Pemetaan dan Pengelolaan Kerja Sama Daerah (SIPEKA) untuk mempermudah proses pengelolaan sekaligus meningkatkan transparansi kerja sama antarlembaga.
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Ruang Rapat H Maksid, Banjarbaru, Rabu (30/9/2026), dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur H. Muhidin.
Syarifuddin mengatakan, kehadiran SIPEKA diharapkan membuat pengelolaan kerja sama daerah lebih tertib, transparan, dan mudah dipantau. Sistem ini mencakup seluruh tahapan, mulai dari pengusulan hingga monitoring dan evaluasi.
“Manfaatnya, kita ingin seluruh proses kerja sama menjadi lebih mudah, lebih tertib, transparan, dan juga bisa dipantau dengan lebih baik,” ujar Syarifuddin.
SIPEKA dirancang untuk mendukung pengelolaan kerja sama daerah secara menyeluruh. Melalui aplikasi ini, proses administrasi kerja sama dapat dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengusulan, verifikasi, pembahasan dokumen, hingga pemantauan dan evaluasi.
“Mulai dari pengusulan, kemudian juga verifikasi, pembahasan dokumen, dan sampai nantinya monitoring dan juga evaluasi,” jelasnya.
Dengan cakupan tersebut, SIPEKA diharapkan memudahkan perangkat daerah dalam mengelola setiap tahapan kerja sama sekaligus mendukung pemantauan pelaksanaannya.
Syarifuddin juga menyampaikan bahwa aplikasi tersebut akan terus dikembangkan sesuai kebutuhan agar dapat menunjang pelaksanaan kerja sama di lingkungan Pemprov Kalsel.
“Kita juga akan terus mengembangkan aplikasi ini sesuai dengan kebutuhan,” ucapnya.
Selain mendorong pemanfaatan teknologi, Syarifuddin menekankan bahwa setiap kerja sama pemerintah daerah harus selaras dengan prioritas pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Yang penting kita ingin kerja sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan benar-benar memberikan manfaat dan mendukung prioritas pembangunan di daerah,” katanya.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menggunakan SIPEKA secara optimal dan memastikan setiap kerja sama memiliki tujuan yang jelas. Menurutnya, kerja sama tidak seharusnya hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi atau penambahan dokumen.
“Intinya, jangan sampai kita melakukan kerja sama hanya untuk menambah dokumen,” tegasnya.
Melalui SIPEKA, Pemprov Kalsel juga mendorong agar pengelolaan kerja sama lebih mudah ditelusuri dan dievaluasi. Pemantauan terhadap setiap tahapan diharapkan membantu memastikan pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Syarifuddin menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari terlaksananya kesepakatan, tetapi juga dari manfaat yang dihasilkan bagi pembangunan daerah dan masyarakat.
“Setiap kerja sama harus memberikan manfaat dan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kita,” tutupnya.
