Pemkab Banjar Ukur Kematangan Keamanan Siber SKPD Lewat IKASANDI
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar mulai memperkuat perlindungan data dan keamanan sistem informasi di lingkungan pemerintahan melalui sosialisasi Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi (IKASANDI). Instrumen ini menjadi salah satu upaya untuk mengetahui sejauh mana kesiapan setiap perangkat daerah dalam menghadapi risiko keamanan siber.
Kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar melalui Bidang Statistik dan Persandian tersebut berlangsung di Aula Barakat Martapura, Kamis (12/11/2026) pagi. Sosialisasi diikuti perwakilan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Banjar.
Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi mengatakan, keamanan data pemerintah daerah merupakan tanggung jawab bersama. Perlindungan terhadap informasi milik negara maupun masyarakat perlu menjadi perhatian seluruh perangkat daerah, terutama yang mengelola sistem dan aplikasi pemerintahan.
Ia menjelaskan, IKASANDI merupakan instrumen evaluasi komprehensif yang dikembangkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengukur tingkat kesiapan dan kematangan tata kelola keamanan siber serta persandian pada instansi pemerintah.
Penilaian tersebut mencakup sejumlah domain utama, mulai dari tata kelola, identifikasi, proteksi, deteksi, penanggulangan dan pemulihan, hingga penerapan persandian atau kriptografi. “Melalui instrumen ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kesiapan dan kematangan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah,” ujarnya.
Kepala DKISP Kabupaten Banjar Faisal menambahkan, sosialisasi ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman SKPD yang memiliki dan mengelola aplikasi pemerintahan agar lebih memperhatikan kerahasiaan serta keamanan data. Pengukuran IKASANDI juga diharapkan membantu perangkat daerah mengetahui tingkat kematangan keamanan aplikasi sekaligus memperkuat sistem perlindungan informasi.
“Untuk tahun 2026 ini ada indeks yang harus kita penuhi sesuai permintaan dari pemerintah pusat dan provinsi,” ungkap Faisal.
Faisal berharap peserta dapat memahami dan menerapkan materi yang disampaikan, khususnya terkait penguatan sistem persandian dan penggunaan kata sandi (password) yang aman. Dengan demikian, upaya perlindungan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pengelola teknologi informasi, tetapi juga membutuhkan perhatian seluruh perangkat daerah.
Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan turut memberikan pemaparan. Suci Lianita Akbar membahas pentingnya pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah, sementara Abdul Hafizh menyampaikan materi teknis pengukuran menggunakan IKASANDI.
