Lindungi Pekerja Perikanan, Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Bersama Negara ASEAN
in , , , ,

Lindungi Pekerja Perikanan, Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Bersama Negara ASEAN

Lindungi Pekerja Perikanan, Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Bersama Negara ASEAN

Banua Tv, Jakarta – Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja sektor perikanan diperkuat melalui sinergi pengawasan lintas instansi dan kerja sama antarnegara ASEAN. Salah satu langkah yang didorong adalah pelaksanaan inspeksi bersama (joint inspection) untuk memastikan penerapan standar K3 sekaligus mendukung pekerjaan layak di sektor perikanan.

Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Ismail Pakaya, saat membuka Workshop on Sharing Best Practice on Improving OSH in Fishing Sector Through Multi-Agency Joint Inspection di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ismail menjelaskan, K3 merupakan salah satu prinsip dan hak mendasar di tempat kerja yang ditetapkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 2022. Prinsip tersebut menjadi landasan untuk menjamin perlindungan seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor perikanan.

“Tujuannya adalah memastikan perlindungan yang efektif bagi seluruh pekerja, termasuk pekerja di sektor perikanan. Hal ini krusial untuk mencegah kecelakaan kerja sekaligus menciptakan pekerjaan yang layak dan operasi penangkapan ikan komersial yang berkelanjutan,” jelas Ismail.

Di tingkat regional, negara-negara ASEAN telah merumuskan sejumlah pedoman untuk memperkuat perlindungan K3. Upaya tersebut mencakup pekerja sektor informal dan pekerja perikanan yang membutuhkan perhatian dalam penerapan standar keselamatan kerja.

“Komitmen regional ini diwujudkan melalui implementasi Rencana Kerja ASEAN OSHNET (2022–2030), pedoman K3 sektor informal, serta penguatan koordinasi antarlembaga,” katanya.

Menurut Ismail, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan regulasi K3 diterapkan secara efektif guna mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Penguatan perlindungan pekerja perikanan juga sejalan dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN yang menempatkan hak-hak pekerja sebagai bagian dari perlindungan HAM.

Karena itu, pengawasan sektor perikanan perlu dilakukan secara terpadu melalui inspeksi bersama lintas instansi. Selain koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas pengawas ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting untuk memperkuat pelaksanaan pengawasan di lapangan.

“Kemnaker turut memberikan apresiasi kepada Sekretariat ASEAN, ASEAN-OSHNET, dan ILO atas dukungan serta kolaborasi aktif dalam memajukan standar ketenagakerjaan dan K3 bagi pekerja sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Kemnaker mendorong penguatan penerapan standar keselamatan kerja bagi pekerja perikanan sekaligus memperluas praktik pengawasan yang melibatkan berbagai instansi di kawasan ASEAN.

Tinggalkan Balasan

Cegah Tumpang Tindih Pengawasan K3 Sektor Energi, Kemnaker dan ESDM Siapkan Tim Bersama