Cegah Tumpang Tindih Pengawasan K3 Sektor Energi, Kemnaker dan ESDM Siapkan Tim Bersama
in , ,

Cegah Tumpang Tindih Pengawasan K3 Sektor Energi, Kemnaker dan ESDM Siapkan Tim Bersama

Cegah Tumpang Tindih Pengawasan K3 Sektor Energi, Kemnaker dan ESDM Siapkan Tim Bersama

Banua Tv, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas penyelarasan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di sektor energi. Langkah ini dilakukan menyusul terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, terutama untuk memastikan pengawasan berjalan selaras tanpa mengurangi perlindungan pekerja.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam audiensi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor dengan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Jakarta, Rabu (18/11/2026). Sektor energi menjadi perhatian karena memiliki tingkat risiko keselamatan kerja yang tinggi.

“Dengan berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026, sinergi antara Kemnaker dan Kementerian ESDM menjadi krusial agar penyusunan aturan turunan serta pengawasan K3 di lapangan berjalan selaras tanpa tumpang tindih, sekaligus tetap menjamin pelindungan pekerja,” kata Afriansyah.

Ia menjelaskan, undang-undang tersebut mengatur penyusunan Kebijakan K3 Nasional yang dikoordinasikan oleh Menteri Ketenagakerjaan dan ditetapkan Presiden. Regulasi itu juga mengatur ruang lingkup pengawasan di tempat kerja sehingga diperlukan penyelarasan aturan pelaksanaan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga perlindungan pekerja.

Dalam ketentuan kewajiban perusahaan, pemberi kerja yang mempekerjakan sedikitnya 100 pekerja atau memiliki tingkat risiko tinggi wajib menerapkan Sistem Manajemen K3 (SMK3) sesuai peraturan perundang-undangan. Sistem tersebut harus terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Perusahaan berisiko tinggi juga diwajibkan membentuk Komite K3 yang melibatkan unsur pengusaha dan pekerja.

Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan perizinan berusaha bagi perusahaan yang tidak menerapkan SMK3. Selain itu, terdapat ketentuan pidana apabila pelanggaran kewajiban K3 mengakibatkan pekerja mengalami disabilitas total tetap atau meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 286 UU Nomor 27 Tahun 2026.

Dari aspek pengawasan, Kemnaker dan Kementerian ESDM akan menyelaraskan peran pengawas ketenagakerjaan dengan inspektur sektoral. Salah satu hal yang dibahas adalah pertukaran data kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja agar pemetaan risiko serta langkah pencegahan dapat dilakukan lebih tepat.

“Dengan pertukaran data kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang terintegrasi, negara bisa memetakan risiko dengan lebih akurat dan mengambil langkah pencegahan yang tepat sasaran,” kata Afriansyah.

Penyelarasan juga mencakup integrasi SMK3 dengan sistem manajemen keselamatan pertambangan yang telah diterapkan di sektor ESDM. Menurut Afriansyah, integrasi tersebut perlu dilakukan agar perusahaan tidak terbebani oleh sistem yang tumpang tindih, tetapi tetap memenuhi standar perlindungan pekerja dan kewajiban sektoral.

Ia menegaskan, sistem keselamatan pertambangan memiliki ketentuan teknis tersendiri berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018. Karena itu, integrasi SMK3 tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan kewajiban keselamatan pertambangan yang telah berlaku.

Sebagai tindak lanjut pembahasan, Afriansyah mengusulkan pembentukan tim bersama Kemnaker dan Kementerian ESDM. Tim tersebut diharapkan mengawal penyusunan peraturan pelaksanaan, memantau penyesuaian ketentuan alih daya, serta melaksanakan sosialisasi bersama kepada pelaku usaha sektor energi.

Sosialisasi yang diusulkan menyasar sejumlah pemangku kepentingan, antara lain Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), asosiasi pertambangan, dan BUMN energi.

Tinggalkan Balasan

Indeks Kesalehan Sosial Banjar Terus Naik, Kepedulian Lingkungan Masih Jadi Pekerjaan Rumah

Lindungi Pekerja Perikanan, Kemnaker Perkuat Pengawasan K3 Bersama Negara ASEAN