Kalsel Sampaikan Tantangan dan Progres Program Presiden, Sinergi Pusat-Daerah Jadi Sorotan
Banua Tv,Banjarbaru – Pelaksanaan 10 program prioritas Presiden Republik Indonesia di daerah menjadi fokus pembahasan dalam Forum Daerah Bersuara yang digelar Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian sekaligus berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan program strategis nasional.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memanfaatkan forum tersebut untuk memaparkan perkembangan berbagai program prioritas yang telah berjalan, mulai dari pengendalian inflasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, swasembada pangan, pembangunan perumahan, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Mewakili Gubernur Kalimantan Selatan, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Noor Yaumil, menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh program nasional dapat terlaksana secara optimal.
“Hari ini kami melaporkan progres perkembangan terhadap 10 program direktif Bapak Presiden. Program-program tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, kesehatan, Makan Bergizi Gratis, perumahan hingga pemeriksaan kesehatan gratis. Progres Kalimantan Selatan kami sampaikan dalam rapat koordinasi ini,” ujarnya.
Menurut Subhan, selain menyampaikan capaian, forum tersebut juga menjadi kesempatan untuk mendiskusikan berbagai kendala yang masih dihadapi daerah dalam implementasi program.
“Intinya Kalimantan Selatan mendukung penuh 10 program direktif Bapak Presiden tersebut. Kami terus berupaya memastikan program-program itu dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah program yang membutuhkan penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Karena itu, koordinasi lintas pemerintah dinilai penting untuk menemukan solusi bersama.
“Ada program yang berjalan lancar dan ada pula yang masih menghadapi kendala. Semua masih berproses. Mudah-mudahan melalui rapat koordinasi ini kita dapat berdiskusi dan berbagi pengalaman untuk mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi masing-masing daerah,” tambahnya.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menilai keberhasilan program prioritas Presiden tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat, melainkan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah sebagai pelaksana di lapangan.
“Kami sangat berharap dukungan pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi untuk memastikan program-program strategis nasional dapat berjalan dengan baik. Walaupun didanai melalui APBN, pelaksanaannya berada di daerah sehingga dukungan daerah menjadi sangat penting,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo, menjelaskan bahwa Forum Daerah Bersuara dirancang untuk menjaring masukan langsung dari daerah guna memperkuat efektivitas pelaksanaan program nasional.
“Sinkronisasi pelaksanaan 10 program prioritas Presiden tidak hanya dilakukan pada level makro, tetapi juga perlu melihat detail pelaksanaan di lapangan. Melalui rapat koordinasi ini kita dapat mengetahui kebutuhan dan tantangan yang dihadapi daerah,” ujarnya.
Melalui forum tersebut, pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu membangun pola kerja yang lebih terintegrasi sehingga pelaksanaan program prioritas Presiden dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
