DPMD Kalsel Pastikan Pengelolaan Keuangan Desa Sudah Digital dan Non-Tunai
Banua Tv,Banjarbaru – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh desa di Kalimantan Selatan kini telah menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) online serta menerapkan transaksi non-tunai dalam pengelolaan keuangan desa.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan dana desa di seluruh wilayah Banua.
Kepala Dinas PMD Kalsel, Iwan Ristianto melalui Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa, Wahyu Widyo Nugroho, mengatakan penerapan sistem digital tersebut terus berjalan dengan dukungan pendampingan dari pemerintah daerah dan Bank Kalsel.
“Capaian kita saat ini, seluruh desa di Kalimantan Selatan untuk pengelolaan keuangannya sudah menggunakan Siskeudes online. Semua desa juga sudah menerapkan transaksi non-tunai,” ujar Wahyu di Banjarbaru, Selasa (12/5/2026).
Ia menjelaskan, DPMD Kalsel bersama Bank Kalsel terus melakukan pendampingan terhadap desa, khususnya jika terjadi gangguan teknis pada aplikasi maupun kendala jaringan internet di lapangan.
Menurutnya, penerapan transaksi non-tunai dilakukan untuk mengurangi peredaran uang tunai dalam proses pengelolaan keuangan desa sekaligus mempercepat sistem pembayaran.
“Sekarang transaksi langsung dari rekening desa ke rekening penyedia atau perangkat desa. Jadi tidak ada lagi uang yang dibawa secara tunai dalam jumlah besar,” katanya.
Wahyu menuturkan, sebelumnya transaksi keuangan desa masih dilakukan secara manual dan sebagian menggunakan sistem offline. Namun saat ini seluruh desa telah terintegrasi secara online melalui kerja sama dengan Bank Kalsel.
“Dulu ada yang masih offline, ada juga yang menggunakan bank berbeda-beda. Sekarang semuanya sudah online dan terintegrasi,” jelasnya.
Ia menyebut Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi pertama di Indonesia yang seluruh desanya menerapkan transaksi non-tunai dan penggunaan Siskeudes online secara menyeluruh.
“Pada 2024 seluruh desa sudah menerapkan transaksi non-tunai,” ungkapnya.
Meski demikian, Wahyu mengakui masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait keterbatasan jaringan internet dan fasilitas layanan perbankan di wilayah pelosok desa.
“Rata-rata layanan perbankan masih berada di ibu kota kabupaten, sehingga beberapa perangkat desa harus menempuh jarak tertentu untuk mengakses ATM atau layanan bank,” tuturnya.
Karena itu, pihaknya terus mendorong peningkatan layanan keuangan digital bersama Bank Kalsel, termasuk pengembangan layanan laku pandai agar masyarakat dan perangkat desa lebih mudah melakukan transaksi keuangan di daerah terpencil.
“Kami terus berkoordinasi dengan Bank Kalsel agar layanan keuangan digital bisa menjangkau seluruh pelosok desa di Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
