Bukan untuk Menghakimi, Perempuan Warga Binaan di Kalsel Didorong Bangkit dan Menata Masa Depan
in , , ,

Bukan untuk Menghakimi, Perempuan Warga Binaan di Kalsel Didorong Bangkit dan Menata Masa Depan

Bukan untuk Menghakimi, Perempuan Warga Binaan di Kalsel Didorong Bangkit dan Menata Masa Depan

Banua Tv,Banjar – Menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan bukan berarti kehilangan kesempatan untuk membangun masa depan. Perempuan warga binaan tetap berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan dukungan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Pesan tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan bersama Gabungan Istri Wakil Rakyat (Gatriwara) Kalsel melalui kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kabupaten Banjar, Kamis (12/11/2026).

Kepala DPPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan, Husnul Hatimah, mengatakan perempuan warga binaan merupakan bagian dari masyarakat yang tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, pelayanan, pemberdayaan, serta kesempatan memperbaiki kehidupan.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada awal 2026, terdapat 10.405 narapidana perempuan dari total 216.344 narapidana di Indonesia atau sekitar 4,8 persen. Kondisi ini menjadi perhatian karena perempuan di lembaga pemasyarakatan masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan fasilitas yang responsif gender hingga akses terhadap layanan kesehatan reproduksi dan kesehatan mental.

“Perempuan warga binaan tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dipenuhi. Mereka berhak mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan, serta pendampingan yang dapat mendukung proses pemulihan dan reintegrasi sosial,” ujar Husnul di Kabupaten Banjar, Kamis (12/11/2026).

Ia menjelaskan, pemenuhan hak tersebut memiliki landasan hukum, di antaranya Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yang menjamin persamaan perlakuan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Upaya tersebut juga sejalan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Menurut Husnul, kegiatan bersama Gatriwara Kalsel bukan sekadar agenda berbagi, melainkan bentuk kepedulian untuk memberikan motivasi, informasi, dan akses terhadap program pemberdayaan bagi perempuan yang sedang menjalani pembinaan.

“Kami hadir bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memberikan semangat, memberdayakan, dan mendampingi. Masa lalu tidak menentukan masa depan seseorang. Setiap perempuan memiliki kesempatan untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat,” ungkapnya.

DPPPAKB Kalsel juga berkomitmen mendorong pemenuhan berbagai hak perempuan warga binaan, mulai dari perlakuan manusiawi, bantuan hukum dan informasi, pelayanan kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, pendidikan, keterampilan, pembinaan kepribadian, pendampingan psikososial, hingga komunikasi dengan dunia luar dan kesempatan reintegrasi sosial.

Melalui sinergi dengan Gatriwara Kalsel, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat baru dan kepercayaan diri para warga binaan untuk mempersiapkan kehidupan setelah menyelesaikan masa pembinaan.

“Kami berharap setelah menyelesaikan masa pembinaan, mereka dapat kembali ke tengah keluarga dan masyarakat dengan bekal pengetahuan, keterampilan, serta kepercayaan diri. Jangan sampai mereka merasa sendiri, karena mereka juga memiliki masa depan yang patut diperjuangkan,” tutup Husnul.

Kegiatan ini menegaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan perlu menjangkau semua kelompok tanpa terkecuali. Termasuk mereka yang sedang menjalani masa pembinaan dan membutuhkan dukungan untuk memperbaiki kehidupan serta kembali berperan di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

10 Ribu Jamaah Diperkirakan Hadiri Tabligh Akbar di Banjarmasin, Ada 6.000 Santri dari Berbagai Daerah

112 ASN Berebut Anugerah 2026 Kalsel, 67 Lolos Administrasi dan Hadiah Ini Menanti Pemenang