Belanja Pemerintah Pusat Tumbuh 40,47 Persen, Kinerja Fiskal Kalsel Tetap Positif
Banua Tv,Banjarmasin – Kinerja fiskal Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren yang tetap positif. Realisasi pendapatan negara mengalami pertumbuhan yang kuat, sementara belanja negara terus menjadi instrumen utama dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan realisasi Belanja Negara hingga akhir Mei 2026 telah mencapai Rp11,92 triliun atau 39,79 persen dari total pagu sebesar Rp29,96 triliun.
Menurutnya, Belanja Pemerintah Pusat menjadi penggerak utama dengan realisasi sebesar Rp3,59 triliun, meningkat 40,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Belanja Pemerintah Pusat menjadi pendorong utama dengan realisasi sebesar Rp3,59 triliun atau tumbuh 40,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, Transfer ke Daerah tetap menjadi kontributor terbesar dalam struktur belanja dengan nilai Rp8,33 triliun,” ujar Catur di Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp8,33 triliun, yang masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja negara di Kalimantan Selatan.
Di sisi penerimaan, Pendapatan Negara berhasil terealisasi sebesar Rp6,16 triliun atau 20,92 persen dari target. Capaian tersebut meningkat 37,88 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 40,31 persen, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang meningkat 50,77 persen secara tahunan.
Catur menegaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan APBN tetap menjalankan fungsi strategis sebagai instrumen fiskal dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di Kalimantan Selatan.
“Defisit regional sebesar Rp5,76 triliun mencerminkan peran APBN yang tetap ekspansif untuk menopang daya beli masyarakat, memperkuat pembangunan, dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah,” jelasnya.
Dari sisi pemerintah daerah, konsolidasi APBD Regional Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp12,16 triliun atau 38,62 persen dari target.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp3,66 triliun, serta Pendapatan Dana Transfer sebesar Rp8,47 triliun.
Adapun realisasi belanja daerah mencapai Rp11,17 triliun atau 27,33 persen dari pagu anggaran. Secara tahunan, realisasi tersebut mengalami kontraksi sebesar 7,35 persen yang dipengaruhi perubahan ritme pelaksanaan anggaran.
Meski demikian, Belanja Modal menunjukkan perkembangan positif dengan realisasi mencapai Rp1,20 triliun, atau tumbuh 17,25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Catur berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus mempercepat penyerapan anggaran, terutama belanja modal, agar proyek pembangunan segera memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat terus mempercepat pelaksanaan anggaran, terutama belanja modal, sehingga pembangunan berjalan optimal, memberikan multiplier effect bagi perekonomian, membuka lapangan kerja, dan semakin memperkuat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
