Penyaluran KUR Kalimantan Selatan Tembus Rp2,22 Triliun, DJPb Perkuat Pengawasan untuk Dorong UMKM
Banua Tv,Banjarmasin – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan tren yang positif. Berdasarkan data Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp2,22 triliun atau 43,04 persen dari target sebesar Rp5,15 triliun, dengan jumlah penerima sebanyak 30.845 debitur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, mengatakan penyaluran KUR di Kalimantan Selatan terus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dari total realisasi tersebut, KUR konvensional mendominasi dengan nilai Rp2,13 triliun atau 95,99 persen, sedangkan KUR syariah mencapai Rp88,87 miliar atau sekitar 4,01 persen.
“Sektor pertanian menjadi penerima KUR terbesar dengan nilai Rp776,12 miliar atau 35,01 persen yang disalurkan kepada 13.497 debitur. Berdasarkan skema, KUR Mikro mendominasi dengan penyaluran sebesar Rp1,43 triliun atau 64,46 persen kepada 27.794 debitur,” ujar Catur di Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Secara nasional, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-17 dalam realisasi penyaluran KUR dan berada di peringkat kedua se-Pulau Kalimantan.
Berdasarkan wilayah, Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan penyaluran KUR terbesar, yakni mencapai Rp385,85 miliar kepada 4.351 debitur.
Posisi berikutnya ditempati Kabupaten Tanah Bumbu dengan penyaluran sebesar Rp293,99 miliar kepada 2.906 debitur, disusul Kabupaten Banjar sebesar Rp227,89 miliar kepada 3.666 debitur.
Dari sisi lembaga penyalur, BRI menjadi penyalur terbesar dengan realisasi mencapai Rp1,48 triliun kepada 26.652 debitur. Selanjutnya Bank Mandiri menyalurkan Rp232,75 miliar kepada 1.876 debitur, sedangkan BNI menyalurkan Rp210,83 miliar kepada 660 debitur.
Selain KUR, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga terus berkembang sebagai upaya memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.
Hingga akhir Mei 2026, realisasi pembiayaan UMi di Kalimantan Selatan mencapai Rp23,49 miliar kepada 4.364 debitur, terdiri atas pembiayaan konvensional sebesar Rp3,70 miliar dan pembiayaan syariah sebesar Rp19,80 miliar.
Secara nasional, Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-28 dari 34 provinsi dalam penyaluran UMi, sedangkan di tingkat regional menempati peringkat ketiga se-Kalimantan.
Kota Banjarmasin kembali menjadi wilayah dengan penyaluran UMi terbesar sebesar Rp4,76 miliar kepada 814 debitur, diikuti Kabupaten Banjar sebesar Rp2,96 miliar kepada 548 debitur, serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp2,53 miliar kepada 447 debitur.
Sektor perdagangan masih mendominasi penerima pembiayaan UMi dengan porsi 98,25 persen. Berdasarkan skema penyaluran, pembiayaan kelompok menjadi yang terbesar dengan nilai Rp19,80 miliar, sementara PNM menjadi lembaga penyalur terbesar dengan realisasi sebesar Rp19,80 miliar kepada 3.638 debitur.
Menurut Catur, capaian tersebut menunjukkan semakin luasnya akses pembiayaan pemerintah kepada pelaku UMKM sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.
“Penyaluran KUR dan pembiayaan UMi merupakan instrumen penting untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Kami akan terus memastikan agar pembiayaan ini tersalurkan secara tepat sasaran, sehingga mampu meningkatkan produktivitas usaha, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Kanwil DJPb Kalimantan Selatan terus memperkuat fungsi pengawasan melalui monitoring dan evaluasi berkala bersama seluruh mitra penyalur.
“Kolaborasi dengan seluruh mitra penyalur akan terus kami tingkatkan agar keberhasilan penyaluran di daerah yang sudah tinggi, seperti Kota Banjarmasin, dapat direplikasi dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota. Dengan demikian, distribusi pembiayaan kepada UMKM menjadi lebih merata, akuntabel, dan mampu memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” pungkasnya.


