Tiga Sekolah Rakyat di Kalsel Hampir Rampung, Progres Pembangunan Capai 85 Persen
Banua Tv,Banjarbaru – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan operasional tiga Sekolah Rakyat (SR) yang akan dibuka di Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai bagian dari program nasional Kementerian Sosial.
Hingga awal Juli 2026, pembangunan fisik di ketiga lokasi tersebut telah mencapai sekitar 85 persen dan terus dikebut agar siap digunakan dalam waktu dekat.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abbasmay, mengatakan progres pembangunan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
“Secara fisik pembangunan sudah mencapai sekitar 85 persen. Dengan luasan kawasan yang cukup besar, progres tersebut sudah sangat baik dan terus dikebut agar dapat segera difungsikan,” ujar Rahmady di Banjarbaru, Jumat (10/7/2026).
Selain pembangunan infrastruktur, proses penerimaan peserta didik juga terus berlangsung. Masing-masing jenjang pendidikan ditargetkan menerima 90 siswa untuk tingkat SD, SMP, dan SMA.
Rahmady menjelaskan, kuota peserta didik jenjang SMP dan SMA telah terpenuhi. Namun, penerimaan siswa SD masih menghadapi tantangan karena masih terdapat kekurangan sekitar 40 hingga 50 calon peserta didik.
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran sebagian orang tua terhadap sistem pendidikan berasrama (boarding school) yang diterapkan Sekolah Rakyat.
“Kalau SMP dan SMA sudah tidak ada kendala, kuotanya sudah terpenuhi. Yang masih menjadi tantangan adalah SD karena banyak orang tua yang masih merasa khawatir melepas anaknya tinggal di asrama. Kami terus melakukan sosialisasi agar masyarakat memahami konsep Sekolah Rakyat ini,” jelasnya.
Dinas Sosial berharap kepercayaan masyarakat akan meningkat setelah program berjalan dan manfaatnya mulai dirasakan.
Di sisi lain, tahapan seleksi calon peserta didik telah selesai dilaksanakan. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penetapan hasil seleksi dari Person In Charge (PIC) Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial.
Sementara itu, pemenuhan sumber daya manusia juga masih berlangsung. Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik dilakukan oleh Kementerian Sosial, sedangkan pemerintah daerah diminta membantu menyediakan guru sementara agar proses pembelajaran dapat dimulai sesuai rencana.
“Rekrutmen kepala sekolah dan tenaga pendidik masih berproses di Kementerian Sosial. Sementara itu, pemerintah daerah diminta membantu menyiapkan guru sementara hingga proses rekrutmen selesai,” katanya.
Rahmady menambahkan, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) ditargetkan dimulai pada 14 Juli 2026. Namun pelaksanaannya tetap menyesuaikan kesiapan bangunan, tenaga pendidik, serta kepala sekolah yang masih dalam proses rekrutmen.
“Target MPLS memang pada 14 Juli, tetapi pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan bangunan dan sumber daya manusia. Jika semuanya telah siap, maka kegiatan akan segera dimulai,” pungkasnya.
