TAG Kalsel Dorong Penguatan Infrastruktur Digital dan Regulasi Diskominfo
Banua Tv,Banjarbaru – Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Kalimantan Selatan, M. Amin, menekankan pentingnya penguatan infrastruktur digital dan sinkronisasi regulasi guna mendukung optimalisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal tersebut disampaikan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bersama jajaran Diskominfo Kalsel di Banjarbaru, Selasa (12/5/2026). Kegiatan itu membahas berbagai tantangan serta strategi dalam meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi publik di Kalimantan Selatan.
Menurut Amin, penguatan infrastruktur komunikasi menjadi kebutuhan mendesak, terutama untuk mengatasi wilayah blank spot atau daerah yang belum terjangkau jaringan internet.
“Kita bisa banyak memperbaiki tentang blank spot. Ada opsi menyewa Starlink dengan biaya tertentu untuk mengatasi kendala sinyal,” ujar Amin.
Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi internet satelit seperti Starlink dapat menjadi salah satu solusi dalam memperluas akses internet di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Kalimantan Selatan.
Selain penguatan infrastruktur, Amin juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antarinstansi agar pelaksanaan program kerja Diskominfo dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menurutnya, hambatan regulasi selama ini menjadi salah satu faktor yang memperlambat percepatan sejumlah program strategis di bidang komunikasi dan informatika.
Ia menegaskan akan melakukan koordinasi lebih intensif bersama SKPD maupun biro terkait guna mencari solusi terhadap berbagai kendala yang dihadapi.
Di sisi lain, Amin menyampaikan bahwa penguatan Diskominfo juga merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin agar perangkat daerah tersebut mampu menjadi corong utama pemerintah dalam menyampaikan informasi pembangunan maupun isu-isu aktual kepada masyarakat.
“Gubernur ingin Diskominfo menjadi SKPD yang menjadi corong untuk menyampaikan hal-hal terkait pembangunan maupun isu-isu aktual yang ada di Kalimantan Selatan,” katanya.
Melalui penguatan infrastruktur digital dan pembenahan regulasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap pelayanan informasi publik dapat semakin optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk wilayah yang selama ini masih mengalami keterbatasan akses internet.
