Stunting Tak Bisa Ditangani dengan Cara Seragam, Kalsel Dorong Kebijakan Berbasis Wilayah
Banua Tv,Banjarbaru – Upaya mempercepat penurunan stunting di Kalimantan Selatan mulai diarahkan pada pendekatan yang lebih spesifik sesuai persoalan masing-masing daerah.
Perbedaan karakteristik wilayah, ketidaksinkronan data, hingga kapasitas sumber daya manusia menjadi sejumlah persoalan yang perlu dibenahi agar intervensi penanganan stunting lebih tepat sasaran.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Pertemuan Finalisasi dan Diseminasi Penyusunan Policy Brief Percepatan dan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan bersama Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat (ULM).
Pertemuan tersebut diarahkan untuk memastikan hasil kajian dan masukan pemangku kepentingan dapat diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi memiliki langkah implementasi yang jelas dan terukur.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Rahmadi, mengatakan persoalan stunting tidak dapat ditangani menggunakan pola intervensi yang sama di seluruh daerah.
“Policy brief ini kita harapkan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar dapat diterjemahkan ke dalam langkah implementasi. Karena persoalan stunting memiliki determinan yang berbeda di setiap wilayah, maka kebijakan dan intervensinya juga harus berbasis data, kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah,” ujar Rahmadi di Banjabaru, Senin (31/8/2026).
Hasil kajian dalam penyusunan policy brief tersebut menemukan tujuh persoalan utama yang menjadi perhatian.
Tata kelola dan kelembagaan yang belum seragam antarwilayah menjadi temuan pertama. Kondisi tersebut dinilai turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan program di daerah.
Persoalan berikutnya adalah ketidaksinkronan data yang masih menjadi hambatan sistemik. Padahal, ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi menjadi dasar penting untuk menentukan sasaran intervensi.
Di sisi sumber daya manusia, kapasitas kader juga masih perlu diperkuat. Sementara itu, karakteristik setiap wilayah menghasilkan determinan stunting yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi lokal.
Menariknya, kajian juga menemukan model tata kelola dan Posyandu terintegrasi di Kabupaten Tapin yang dinilai memiliki potensi untuk direplikasi ke wilayah lain.
Selain itu, potensi keterlibatan sektor swasta melalui CSR dan filantropi dinilai belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, dukungan lintas sektor dapat memperluas sumber daya yang tersedia untuk mendukung program penurunan stunting.
Temuan terakhir menunjukkan berbagai intervensi sebenarnya telah dilakukan, tetapi efektivitas, ketepatan sasaran, distribusi, dan keberlanjutannya masih berbeda-beda.
Ketujuh temuan tersebut kemudian menjadi pijakan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih terarah.
“Kita perlu memastikan intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak terhadap penurunan stunting. Penguatan tata kelola, integrasi data, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan potensi lintas sektor menjadi bagian yang sangat penting,” katanya.
Untuk memastikan rekomendasi tidak berhenti pada tataran perencanaan, penyusunan policy brief juga dilengkapi roadmap implementasi dalam empat tahapan.
Pada 0–3 bulan pertama, pemerintah daerah diarahkan melakukan konsolidasi tata kelola melalui pemetaan posisi sekretariat TP3S, penguatan koordinasi, pembaruan SK TP3S, serta penetapan mekanisme kerja dan tindak lanjut hasil rapat.
Tahap kedua pada 4–6 bulan difokuskan pada standardisasi data dan peningkatan kapasitas. Langkahnya mencakup penyepakatan definisi operasional variabel stunting, pemetaan sumber data, validasi dan verifikasi, pelatihan kader, serta penyusunan standar pelayanan.
Memasuki bulan ke-7 hingga ke-12, implementasi diarahkan pada integrasi program dan data. Salah satunya melalui penggunaan satu data stunting sebagai dasar penentuan sasaran serta pengembangan dashboard pemantauan.
Pada tahap ini, data calon pengantin, ibu hamil, balita dan audit kasus juga diarahkan untuk diintegrasikan. Pemerintah juga didorong mengoptimalkan dana desa serta meningkatkan keterlibatan sektor swasta dan CSR.
Tahap keempat yang berjalan pada tahun kedua diarahkan pada evaluasi, replikasi dan keberlanjutan. Program yang terbukti efektif akan dievaluasi dan diperluas, sementara praktik baik di suatu daerah dapat direplikasi ke wilayah lain.
Seluruh proses tersebut nantinya diharapkan terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah sehingga penanganan stunting tidak bergantung pada program jangka pendek.
“Yang ingin kita capai adalah tata kelola yang kuat, data yang terintegrasi, SDM yang kompeten, anggaran yang tepat sasaran, intervensi yang spesifik sesuai wilayah, serta monitoring outcome yang berkelanjutan. Dengan begitu, upaya penurunan stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkesinambungan,” tutur Rahmadi.
Pertemuan finalisasi juga menjadi ruang untuk menguji kembali rekomendasi yang telah disusun melalui masukan dari para pemangku kepentingan.
Kolaborasi antara pemerintah dan akademisi diharapkan dapat memastikan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan asumsi, tetapi memiliki pijakan bukti dan dapat merespons persoalan nyata di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, Policy Brief Percepatan dan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat intervensi, mulai dari pembenahan tata kelola dan data hingga peningkatan kapasitas pelaksana serta penguatan kerja sama lintas sektor.
Pada akhirnya, strategi tersebut diarahkan untuk memastikan setiap intervensi penanganan stunting benar-benar sesuai kebutuhan daerah dan memberikan dampak terhadap penurunan stunting di Kalimantan Selatan.
