Salah satu sekolah di Kabupaten Banjar alami kekurangan murid, di tahun ajaran baru 2023/2024.
Seperti yang terjadi di SDN Murung Kenanga, Kota Martapura, Kabupaten Banjar, ironinya salah satu sekolah yang teletak di tengah kota dan padat penduduk tersebut hanya mendapatkan 3 orang murid saja.
Pihak sekolah yakni Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) Murung Kenanga Romjiah mengungkapkan, bahwa sekolahnya di tahun ajaran baru 2023/2023 ini mendapatkan murid sedikit, yakni hanya 3 orang murid.
“Peserta didik baru yang mendaftar ada 3 orang, yang masuk pada hari pertama hanya 2 orang,” ungkapnya.
Padahal kata Romjiah, untuk masuk SDN Murung Kenanga tak ada syarat bagi pendaftar, dan pihaknya juga memberikan promo menarik yakni dengan menggratiskan baju seragam sekolah bagi murid baru.
“Mungkin masih belum bisa menarik minat siswa dan orangtua,” ucapnya.
Sekolah lain juga mengalami hal serupa, yakni SDN Tunggul Irang Ulu, dimana diungkapkan Kepala SDN Tunggul Irang Ulu Heriyadi, bahwa pada tahun ajaran baru ini sekolahnya hanya mendapat lima orang murid.
“Kita dapat lima orang, namun yang masuk hanya empat orang, mudah-mudahan hari berikutnya yang satu itu masuk,” bebernya.
Menurut Heriyadi, kondisi ini terjadi karena di Tunggul Irang Ulu para orangtua banyak yang memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah agama, atau madrasah dibanding sekolah umum negeri.
Ia juga menyayangkan, dengan fasilitas yang bagus dan lengkap, tapi hanya diisi oleh murid yang sedikit.
“Sangat disayangkan kalau fasilitas sekolah kita yang lengkap ini tidak berjalan maksimal karena kekurangan murid, semoga di tahun yang akan datang atau sebelum Agustus 2023, murid kita bisa bertambah,” ujar Heriyadi.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rofiqi mengatakan,kalau sudah tidak kompeten dan pemerintah tidak mau tahu, tutup saja sekolah tersebut.
“Apa gunanya sistem zonasi, daerah Murung Kenanga dan Tunggul Irang Ulu itu daerah padat, masa siswanya tidak ada itu kan aneh, mendingan bubarkan saja sekolahnya dijadikan pusat penanaman cabai untuk menekan inflasi,” ungkapnya.
Rofiqi menambahkan, pemerintah harus serius dalam menagani pendidikan di Kabupaten Banjar.
“Fasilitas sekolah dan gedung sekolahan juga harus dipikirkan, kemana alokasi dana BOS. Kalau memang sudah tidak mampu mengurusi sekolah negeri tutup saja sekolahan yang sudah tidak diminati,” tambah Rofiqi.
Hal senada juga disampaikan oleh angota DPRD Banjar Muhammad Syahrin, bahwa sistem zonasi tidak fair.
Menurut politisi Partai Gerindra ini, yang terjadi saat ini bukan sistem zonasi tapi donasi.
“Setahun sebelumnya para orang tua wali sudah membuat Kartu Keluarga (KK) agar anak mereka masuk ke sekolah favorit, selain itu siapa yang mampu bayar tinggi akan masuk sekolah favorit,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemerintah harus mengkaji ulang sistem zonasi sekolah, karena menurutnya orang tua memilih anaknya sekolah di sekolahan bonafid daripada disekolah dekat lingkungannya.
“Sistem zonasi harus diveluasi, sebab kasihan sekolah pinggiran,” terangnya.
