Polder Alabio Seluas 6.000 Hektare Perlu Dibenahi, Ini Masalah yang Dihadapi
Banua Tv,Banjarbaru – Revitalisasi Sistem Polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) didorong agar tidak dilakukan sekadar berdasarkan kebutuhan infrastruktur, tetapi bertumpu pada data dan hasil penelitian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai pendekatan berbasis riset penting untuk menjawab persoalan tata air di kawasan lahan basah tersebut.
Dorongan itu disampaikan Gubernur Kalsel H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Provinsi Kalsel, Adi Santoso, dalam konferensi internasional yang digelar Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rabu (7/10/2026).
Konferensi yang digelar Fakultas Pertanian bersama Fakultas Teknik ULM tersebut membahas pengembangan pertanian lahan basah dan infrastruktur dataran rendah. Tema itu dinilai relevan dengan kondisi Kalimantan Selatan yang sebagian wilayahnya berada dalam ekosistem rawa dan lahan basah.
Dalam kesempatan tersebut, Adi menyampaikan apresiasi kepada ULM karena menghadirkan forum internasional tersebut di Kalimantan Selatan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, saya menyampaikan apresiasi kepada Universitas Lambung Mangkurat, khususnya Fakultas Pertanian bersama Fakultas Teknik, yang menghadirkan konferensi internasional ini di daerah kita,” ujar Adi, Banjarbaru, Rabu (7/10/2026).
Menurut Adi, pengelolaan kawasan lahan basah berkaitan langsung dengan sejumlah aspek kehidupan masyarakat, mulai dari produksi pangan, tata kelola air, pengendalian banjir, kelestarian lingkungan hingga kesejahteraan masyarakat.
Sistem Polder Alabio menjadi salah satu kawasan yang menggambarkan kompleksitas tersebut. Kawasan dengan luas sekitar 6.000 hektare itu menopang aktivitas pertanian, perikanan, serta kegiatan ekonomi masyarakat di sekitarnya.
Namun, pengelolaan kawasan tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan. Sistem pompa yang berfungsi mengalirkan kelebihan air menuju Sungai Nagara dinilai belum bekerja secara optimal akibat penyempitan kapasitas sungai dan tingginya muka air Sungai Barito yang turut menahan aliran.
Persoalan tata air juga diperberat keberadaan supan-supan yang tersebar di kawasan tersebut dan dinilai mengganggu aliran air serta aktivitas pertanian.
Kondisi itu membuat kebutuhan terhadap pemantauan hidrologi dan kualitas air menjadi semakin penting. Data yang digunakan untuk pengambilan kebijakan juga perlu dijaga validitasnya dan diperbarui secara berkelanjutan.
“Persoalan seperti ini tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak. Diperlukan keterpaduan antara kebijakan, revitalisasi infrastruktur, inovasi teknologi, dan penguatan kapasitas masyarakat yang setiap hari hidup di kawasan tersebut,” jelasnya.
Pemprov Kalsel mendorong pembangunan pertanian lahan basah agar tetap produktif, tetapi sekaligus mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, riset menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan kebijakan. Data dan hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan diharapkan mampu membantu pemerintah menentukan langkah pembenahan yang lebih tepat.
Karena itu, Pemprov Kalsel berharap konferensi internasional yang digelar ULM menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan, khususnya untuk mendukung revitalisasi Polder Alabio.
“Kami berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi yang dapat langsung ditindaklanjuti, terutama bagi revitalisasi Polder Alabio, sehingga dapat menjadi rujukan bersama Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kementerian Pekerjaan Umum, dan perguruan tinggi,” katanya.
Dengan melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, kementerian, serta masyarakat, pembenahan Polder Alabio diharapkan tidak hanya berorientasi pada perbaikan fisik. Aspek tata air, produktivitas pertanian, kondisi lingkungan, teknologi, hingga kapasitas masyarakat juga perlu menjadi bagian dari pengelolaan kawasan.
Selain konferensi, Adi juga mengapresiasi agenda pengabdian masyarakat internasional yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi penghubung antara hasil kajian akademik dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Kegiatan yang turun langsung ke masyarakat seperti ini memastikan ilmu yang dibahas di ruang konferensi sampai kepada mereka yang membutuhkannya,” pungkasnya.
Dengan demikian, Polder Alabio tidak hanya ditempatkan sebagai persoalan infrastruktur, tetapi sebagai bagian dari sistem lahan basah yang membutuhkan pengelolaan terpadu. Hasil riset dan kolaborasi lintas pihak diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah revitalisasi yang mampu mendukung pertanian, tata air, lingkungan, dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
