Pertahanan Nasional Tak Hanya Urusan Militer, Gubernur Kalsel Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Banua Tv,Banjarbaru – Penguatan pertahanan nasional tidak hanya bergantung pada aspek militer, tetapi juga membutuhkan ketahanan ekonomi, pangan, energi, teknologi, dan keamanan wilayah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, dalam Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 di Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Gubernur Muhidin mengapresiasi penyelenggaraan sosialisasi oleh DPN di Kalimantan Selatan. Ia menekankan bahwa pertahanan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di wilayah.
“Pertahanan nasional adalah tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa, termasuk pemerintah beserta seluruh pemangku kepentingan di daerah,” sebut Muhammad Syarifuddin.
Menurut Gubernur, DPN memiliki peran strategis dalam memberikan pertimbangan dan merumuskan solusi kebijakan lintas sektor di bidang pertahanan nasional. Peran tersebut penting untuk mendukung upaya menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
Tantangan pertahanan saat ini juga semakin beragam. Selain aspek militer, perhatian perlu diberikan pada keamanan wilayah, ketahanan ekonomi dan pangan, ketersediaan energi, perkembangan teknologi dan informasi, potensi bencana, hingga perubahan iklim.
“Karena itu, membangun pertahanan nasional yang kuat membutuhkan pendekatan yang kolaboratif,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga keamanan wilayah, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, mempertahankan keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta mengantisipasi potensi kerawanan sejak dini.
Kalimantan Selatan sendiri memiliki posisi strategis di kawasan Kalimantan dengan dukungan sumber daya alam, jalur transportasi, kawasan industri, pelabuhan, dan berbagai aktivitas ekonomi. Potensi tersebut menjadi bagian dari pembangunan daerah yang perlu berjalan selaras dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.
Melalui sosialisasi ini, Gubernur Muhidin berharap para peserta memahami tugas dan fungsi DPN serta arah Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029. Pemahaman tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pelaksanaan program nyata di daerah.
Ia juga mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kerja sama lintas sektor diperlukan agar upaya memperkuat ketahanan daerah dapat mendukung agenda pertahanan nasional secara lebih terpadu.
Gubernur Muhidin berharap kegiatan tersebut memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang aman dan tangguh, sekaligus berkontribusi terhadap pertahanan nasional.
Upaya tersebut sejalan dengan semangat bekerja bersama dan merangkul seluruh elemen demi mendukung kemajuan Indonesia serta kesejahteraan masyarakat.
