Penyaluran KUR Kalsel Tembus Rp2,53 Triliun, DJPb Dorong UMKM Naik Kelas
Banua Tv,Banjarmasin – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga 23 Juni 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp2,53 triliun kepada 35.194 debitur, atau sekitar 49,13 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp5,15 triliun.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator menguatnya akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Banua. Menariknya, meskipun jumlah debitur mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun lalu, nilai pembiayaan justru meningkat 0,54 persen.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Ariyanto Widodo, menilai kondisi tersebut menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang berkembang sehingga memperoleh plafon pembiayaan lebih besar.
“Tren ini menunjukkan adanya debitur yang naik kelas. Di sisi lain, lembaga penyalur juga menerapkan prinsip kehati-hatian atau selective lending untuk menjaga kualitas kredit,” jelas Catur saat memaparkan perkembangan KUR pada Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) KUR yang digelar Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026).
Berdasarkan skema pembiayaan, KUR Mikro masih menjadi tulang punggung dengan penyaluran sekitar Rp1,64 triliun atau lebih dari 64 persen dari total realisasi. Sementara dari sisi sektor usaha, pertanian menjadi penerima terbesar dengan nilai Rp889,49 miliar atau sekitar 35 persen, sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional.
Secara wilayah, Kota Banjarmasin mencatat nilai penyaluran tertinggi mencapai Rp449,90 miliar, sedangkan Kota Banjarbaru membukukan pertumbuhan penyaluran paling tinggi secara tahunan, menandakan aktivitas ekonomi di kawasan penyangga perkotaan terus berkembang.
Catur menegaskan keberhasilan program KUR tidak hanya bergantung pada perbankan sebagai penyalur, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pembiayaan bagi UMKM.
“Peran tersebut antara lain melalui pendataan calon debitur potensial pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pendampingan usaha, pembentukan kelompok usaha, hingga penguatan legalitas pelaku UMKM agar semakin mudah mengakses pembiayaan,” imbuhnya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, mulai dari rendahnya literasi keuangan dan digital, belum optimalnya integrasi data UMKM, keterbatasan legalitas usaha, hingga kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit akibat risiko kredit bermasalah (NPL).
Karena itu, menurut Catur, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar program KUR semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, penjamin, pendamping, dan pelaku usaha menjadi faktor penting agar KUR semakin tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, DJPb Kalimantan Selatan berharap sinergi antarlembaga semakin kuat sehingga penyaluran KUR tidak hanya meningkatkan akses pembiayaan, tetapi juga mampu melahirkan UMKM yang lebih kompetitif, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan secara berkelanjutan.
