Pemprov Kalsel Raih Juara I Penanggulangan Kemiskinan dan Stunting Tingkat Regional Kalimantan
Banua Tv,Banjar – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menekan angka stunting dan kemiskinan mendapat apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 regional Kalimantan.
Penghargaan tersebut diumumkan dalam kegiatan yang berlangsung di Platinum Hotel & Convention Hall, Selasa (5/5/2026) malam.
Dalam ajang tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil meraih Juara I kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting setelah memaparkan berbagai capaian daerah dalam sesi talkshow sebelum acara puncak.
Muhidin menjelaskan, keberhasilan penanganan stunting di Kalsel dilakukan melalui berbagai program berbasis pelayanan langsung kepada masyarakat, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Dalam penanganan stunting di antaranya dilakukan dengan pemenuhan gizi bagi ibu hamil, menyusui, serta balita oleh kader PKK dan Posyandu melalui program bidan jemput bola untuk pendataan. Selain itu juga dilakukan pemberian vitamin dan imunisasi bagi calon pengantin melalui Dinas Kesehatan dan PMD,” ujar Muhidin.
Selain fokus pada kesehatan masyarakat, Pemprov Kalsel juga menjalankan program pemberdayaan ekonomi untuk menekan angka kemiskinan.
Menurut Muhidin, program tersebut dilakukan melalui bantuan permodalan dan pelatihan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bagi masyarakat kurang mampu.
Ia menyebut dukungan lintas sektor dari Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas PUPR, hingga Dinas Perumahan dan Permukiman menjadi faktor penting dalam keberhasilan program pengentasan kemiskinan di daerah.
Sementara itu, Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa ajang apresiasi tersebut merupakan bagian dari upaya Kemendagri dalam meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Kita tidak menerapkan sistem otonomi penuh, melainkan semi otonomi. Ada sejumlah kewenangan pusat untuk mengendalikan daerah melalui Kemendagri, dan untuk kabupaten/kota diwakilkan kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat dapat menarik kembali kewenangan tertentu apabila kepala daerah dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, metode terbaik adalah menciptakan iklim kompetitif yang sehat,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Saidi Mansyur menilai penghargaan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan momentum memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Apresiasi seperti ini diharapkan mampu memotivasi semua pihak untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah,” katanya.
Saidi juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung program nasional yang berdampak langsung bagi masyarakat, terutama di bidang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bima Arya Sugiarto, Maruarar Sirait, serta seluruh kepala daerah se-Kalimantan.
