Pemprov Kalsel Percepat Penanganan Kelangkaan BBM Subsidi melalui Pembentukan Satgas Khusus
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama aparat penegak hukum bergerak cepat menyikapi persoalan kelangkaan BBM subsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Salah satu langkah yang segera dilakukan yakni membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan distribusi dan pengawasan BBM subsidi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, usai menerima aksi penyampaian aspirasi dari LSM Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), Rabu (13/5/2026).
Menurut Syarifuddin, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi lintas sektor bersama TNI, Polri, Kejaksaan, serta SKPD terkait guna mempercepat penanganan persoalan kelangkaan BBM subsidi di daerah.
“Kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kelangkaan ini dan juga sudah memutuskan bersama seluruh elemen yang ada, baik itu Polisi, TNI, maupun pihak lainnya. Kita akan bentuk satgas sehingga mudah-mudahan kelangkaan ini tidak ada lagi,” kata M. Syarifuddin.
Ia memastikan pembentukan satgas tersebut mendapat dukungan penuh dari seluruh unsur terkait, termasuk pemerintah daerah, Korem, dan Polda Kalimantan Selatan.
“Secepatnya ini sudah saya sampaikan. Dari pemerintah sepakat, dari Korem sepakat, dari Polda juga sepakat,” ucapnya.
Pemprov Kalsel juga menegaskan bahwa fokus utama saat ini adalah mencari akar persoalan kelangkaan BBM subsidi sekaligus mempercepat langkah penanganan agar kondisi tidak semakin meluas.
“Yang jelas ini secepatnya kita lakukan langkah-langkah untuk mengetahui kenapa terjadi kelangkaan dan bagaimana penanganannya,” ujarnya.
Selain itu, langkah pengawasan dan tindakan preventif akan diperkuat melalui koordinasi lintas instansi bersama aparat penegak hukum.
“Kita sudah diyakinkan oleh pihak-pihak yang tadi menyampaikan bahwa langkah-langkah itu akan segera dilakukan. Minggu ini sudah bisa dilaksanakan,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, LSM SAKUTU menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah daerah, di antaranya meminta penetapan kondisi darurat BBM di Kalimantan Selatan, penambahan kuota Biosolar subsidi, pembentukan Satgas Anti Mafia BBM, hingga penindakan terhadap dugaan praktik mafia BBM dan pelansiran di sejumlah SPBU.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian serius guna menjaga stabilitas distribusi BBM subsidi bagi masyarakat.
