Pemkab Banjar Perkuat Sinergi dengan KPP Pratama untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak Daerah
Banua Tv,Banjar – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat tata kelola keuangan daerah melalui peningkatan kepatuhan administrasi perpajakan. Upaya tersebut diwujudkan dengan menggelar kegiatan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT Masa bagi seluruh perangkat daerah bersama KPP Pratama Banjarbaru di Aula BKPSDM Banjar, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Banjar itu diikuti kepala SKPD, camat, bendahara pengeluaran, serta operator aplikasi Coretax dari seluruh perangkat daerah.
Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, H. Yudi Andrea, didampingi Kepala BPKPAD Nashrullah Shadiq dan Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Andhik Tri Indratama.
Dalam arahannya, Yudi Andrea menegaskan bahwa kepatuhan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, penyetoran pajak, serta tertib administrasi merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang baik.
“Kami menyadari tugas bendahara pengeluaran dan operator perpajakan tidaklah ringan. Selain administrasi keuangan, mereka dituntut memahami ketentuan perpajakan yang terus berkembang. Forum ini harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk belajar, konsultasi dan menyelesaikan masalah di lapangan,” ujarnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada KPP Pratama Banjarbaru atas pendampingan dan kerja sama yang selama ini terjalin dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
Menurut Yudi, terdapat tiga fokus utama yang terus diperkuat, yakni evaluasi internal perangkat daerah, peningkatan sinergi dengan KPP Pratama Banjarbaru, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah.
“Langkah ini diambil guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala KPP Pratama Banjarbaru, Andhik Tri Indratama, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut lebih difokuskan pada penguatan koordinasi daripada perubahan regulasi perpajakan.
“Kalau regulasi tidak ada. Kita hanya memperkuat sinergi terkait dengan pelaporan kewajiban bendahara di SKPD Banjar. Jadi yang sudah baik ini kita tingkatkan jauh lebih baik lagi,” ungkapnya.
Untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak, KPP Pratama Banjarbaru secara rutin memberikan edukasi kepada bendahara pemerintah daerah melalui pelatihan berkala maupun pendampingan langsung dengan sistem one on one atau jemput bola.
Melalui pendampingan yang berkelanjutan tersebut, KPP Pratama berharap kualitas administrasi perpajakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar semakin meningkat sehingga mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara sekaligus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang profesional.
