Lima Fraksi DPRD Balangan Kompak Kawal Perubahan APBD 2026 agar Tepat Sasaran
Banua Tv,Balangan – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian dari lima fraksi DPRD Kabupaten Balangan. Dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD tetap diberikan, namun dibarengi sejumlah catatan agar penyesuaian anggaran benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.
Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang II DPRD Kabupaten Balangan di Ruang Paripurna Gedung DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Lima fraksi pada prinsipnya menyetujui pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dilanjutkan. Namun, masing-masing fraksi memberikan perhatian terhadap sejumlah sektor, mulai dari pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi hingga transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi NasDem meminta perubahan anggaran tetap diarahkan pada kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Perhatian juga diberikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Selain program pembangunan, NasDem menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap perubahan anggaran. Kesiapan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat seperti bencana alam dan keadaan mendesak lainnya juga menjadi perhatian.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Maju menyatakan persetujuan secara prinsip terhadap Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi tersebut menyoroti kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pinggiran. Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan juga dinilai perlu menjadi perhatian dalam penyesuaian anggaran.
Di sisi lain, efisiensi, ketepatan sasaran serta pengawasan pelaksanaan program pemerintah diminta diperkuat agar anggaran yang disiapkan benar-benar menghasilkan manfaat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melihat perubahan APBD sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
PAN mendorong optimalisasi pendapatan daerah sekaligus peningkatan kualitas belanja yang berorientasi pada hasil. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah juga dinilai penting agar pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Catatan berbeda disampaikan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memberikan perhatian terhadap sejumlah program dan kebijakan tertentu.
PPP menyoroti kerja sama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dengan media. Kerja sama tersebut diminta dilakukan secara lebih selektif dan terukur sehingga penggunaan anggaran didasarkan pada evaluasi serta kebutuhan yang jelas.
Fraksi PPP juga menaruh perhatian pada persoalan transmigrasi. Kolaborasi lintas sektor didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu menanggulangi kemiskinan.
Sementara Fraksi Demokrasi Karya Sejahtera menegaskan bahwa perubahan APBD harus disusun secara cermat dan rasional dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.
Fraksi tersebut mendorong agar penyesuaian anggaran lebih banyak diarahkan kepada program yang memberikan dampak langsung terhadap masyarakat. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pertanian dan UMKM menjadi sektor yang mendapat perhatian.
Beragam pandangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan perubahan APBD Balangan 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Fraksi-fraksi DPRD juga mendorong agar setiap rupiah anggaran memiliki manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Dengan berbagai catatan tersebut, lima fraksi DPRD Kabupaten Balangan pada prinsipnya mendukung kelanjutan pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan berikutnya diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan juga menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan anggaran mampu mendukung pembangunan daerah yang maju, sejahtera dan berkelanjutan.
