KPO Belum Sepenuhnya Mulus, BKPSDM Balangan Dorong Penyaringan Data Lebih Akurat
Banua Tv,Balangan – Digitalisasi layanan kenaikan pangkat aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Balangan terus dievaluasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balangan menemukan sejumlah kondisi dalam penerapan Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO) pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) yang masih membutuhkan penyempurnaan.
Temuan tersebut menjadi bahan masukan BKPSDM Balangan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam evaluasi kenaikan pangkat sekaligus persiapan periode berikutnya bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan di AONE Hotel Jakarta.
Pertemuan yang difasilitasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menghadirkan narasumber dari Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dan Direktorat Pengadaan dan Mutasi ASN BKN Pusat.
Delegasi Balangan dalam kegiatan itu terdiri atas Reza Fahdina dari BKPSDM, Eddy Mufiannoor dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Akhmad Rahimi dari Dinas Kesehatan.
Dalam evaluasi, BKPSDM Balangan menemukan masih terdapat PNS yang tercantum dalam daftar usulan KPO, tetapi secara persyaratan masih memerlukan penyesuaian.
Kondisi tersebut antara lain ditemukan pada guru berstatus pelaksana yang belum memiliki kualifikasi pendidikan S-1. Selain itu, terdapat PNS pelaksana golongan I dan II yang memiliki tingkat pendidikan di bawah SLTA.
Temuan itu menunjukkan bahwa otomatisasi layanan belum sepenuhnya menghilangkan kebutuhan terhadap proses penyaringan dan verifikasi data. Akurasi data menjadi penting agar PNS yang masuk dalam daftar KPO benar-benar memenuhi ketentuan kenaikan pangkat.
PIC Kenaikan Pangkat Kabupaten Balangan, Reza Fahdina, menilai otomatisasi tetap memberikan manfaat besar bagi layanan kepegawaian. Namun, sistem perlu terus disempurnakan agar data yang dihasilkan semakin sesuai dengan regulasi.
“Kami sangat mendukung otomatisasi layanan kenaikan pangkat karena memberikan banyak kemudahan, akan tetapi dalam implementasinya masih ada beberapa kondisi yang perlu disempurnakan agar daftar KPO yang dihasilkan sistem benar-benar sesuai dengan ketentuan,” ujarnya, Senin (31/8/2026).
Atas kondisi tersebut, BKPSDM Balangan mengusulkan agar mekanisme penyaringan dalam SIASN diperkuat. Dengan penyaringan yang lebih tepat, data yang muncul dalam daftar KPO diharapkan dapat lebih akurat sekaligus mengurangi kebutuhan koreksi pada tahap berikutnya.
Usulan tersebut mendapat respons positif dari BKN dan akan diteruskan kepada tim pengembang sistem BKN Pusat sebagai bahan penyempurnaan layanan KPO.
Evaluasi tersebut tidak hanya membahas persoalan kenaikan pangkat otomatis. BKPSDM Balangan juga memanfaatkan pertemuan untuk menggali peluang Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) bagi PNS yang memiliki prestasi, inovasi, maupun dedikasi yang menonjol.
KPLB menjadi salah satu peluang bagi pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada PNS yang memberikan kontribusi luar biasa bagi organisasi dan masyarakat.
Dalam penjelasan BKN Pusat, inovasi yang dapat menjadi dasar pengusulan KPLB tidak harus merupakan inovasi berskala besar. Inovasi yang lahir dari tingkat unit kerja juga berpeluang dinilai selama memenuhi sejumlah unsur, seperti orisinalitas, kemanfaatan, efektivitas, efisiensi, serta dampak nyata.
Dengan demikian, inovasi yang menjadi dasar pengusulan tidak semata-mata dibuat untuk mengikuti perlombaan, tetapi harus benar-benar menunjukkan manfaat dan kontribusi terhadap organisasi maupun masyarakat.
Kandidat yang memenuhi persyaratan dan lolos verifikasi awal selanjutnya dapat mengikuti tahapan prasidang hingga sidang di BKN Pusat.
Informasi tersebut menjadi peluang baru bagi BKPSDM Balangan untuk mulai memetakan ASN yang memiliki rekam jejak prestasi dan inovasi di lingkungan pemerintah daerah.
Reza mengatakan, pihaknya akan melakukan penyisiran terhadap PNS yang memiliki potensi untuk diusulkan memperoleh KPLB.
“Di Balangan tentu ada PNS yang memiliki prestasi, inovasi, dan dedikasi luar biasa. Setelah memperoleh penjelasan langsung mengenai mekanismenya, kami ingin mulai melakukan penyisiran agar peluang KPLB ini dapat dimanfaatkan oleh PNS yang memang layak,” katanya.
Langkah selanjutnya diarahkan pada identifikasi kandidat sekaligus pendampingan dalam menyiapkan dokumen persyaratan dan bukti dukung prestasi maupun inovasi.
BKPSDM Balangan juga akan menyosialisasikan mekanisme KPLB kepada pengelola kepegawaian perangkat daerah. Dengan langkah tersebut, informasi mengenai peluang kenaikan pangkat berbasis prestasi diharapkan dapat menjangkau lebih banyak PNS.
Evaluasi KPO sekaligus penjajakan KPLB menunjukkan bahwa pembenahan layanan kepegawaian di Balangan tidak hanya berorientasi pada kecepatan proses melalui sistem digital. Akurasi data dan penghargaan terhadap kinerja ASN juga menjadi bagian penting dalam membangun manajemen kepegawaian yang lebih baik.
