Kolaborasi Jadi Kunci, Kalsel Gaspol Tuntaskan Blank Spot hingga Pelosok
Banua Tv,Banjarmasin – Percepatan penanganan wilayah blank spot di Kalimantan Selatan kini mengandalkan kekuatan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah provinsi bersama pemerintah pusat, operator telekomunikasi, dan pemangku kepentingan lainnya menyatukan langkah untuk memastikan akses digital menjangkau seluruh pelosok daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, saat membuka Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot di Galaxy Hotel Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Rakor ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pihak guna merumuskan solusi konkret bagi desa-desa yang masih terisolasi secara digital.
Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum, Dinansyah, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan RI atas inisiasi kegiatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa akses internet kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang menunjang berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan hingga pelayanan pemerintahan.
“Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, masih terdapat ratusan desa di Kalimantan Selatan yang belum menikmati layanan digital secara optimal. Kondisi tersebut mayoritas berada di wilayah pedalaman, kawasan kepulauan, serta daerah dengan keterbatasan infrastruktur dasar seperti listrik dan akses jalan,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian persoalan blank spot tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antar seluruh pihak.
“Adapun pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menyiapkan data yang akurat, dukungan lahan, serta kesiapan lokasi, sedangkan operator telekomunikasi diharapkan berperan dalam pengembangan jaringan dan investasi infrastruktur,” tuturnya.
Ia juga menyoroti tantangan wilayah blank spot yang berada di luar kategori 3T, sehingga tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan model kerja sama yang lebih fleksibel antara pemerintah daerah dan operator.
“Data blankspot harus benar-benar valid dan disepakati bersama, sehingga kebijakan yang diambil tidak salah sasaran,” tegas Dinansyah.
Selain itu, peran sektor energi juga menjadi perhatian penting dalam mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah terpencil.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi melalui Asisten Deputi Bidang Koordinasi Telematika, Marsma TNI Agus Pandu Purnama, mengapresiasi sinergi yang telah terbangun dalam forum tersebut.
“Salah satu hasil pertemuan adalah penguatan akurasi data desa blankspot dan dukungan sinergi bersama PLN Group untuk penyediaan energi listrik di wilayah prioritas,” katanya.
Ia menambahkan, hasil rakor ini akan dibawa ke tingkat pusat untuk mendapatkan tindak lanjut dan dukungan kebijakan yang lebih luas.
“Kami akan memonitor hasil Rakor ini agar implementasinya efektif dan efisien. Target kami memastikan desa-desa prioritas segera mendapatkan akses digital yang layak melalui dukungan pemerintah pusat,” jelasnya.
Melalui kolaborasi yang terintegrasi, pemerintah optimistis kesenjangan digital di Kalimantan Selatan dapat segera teratasi, sehingga seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat konektivitas digital secara merata.
