Kemarau Berlanjut hingga 2027, Waduk Riam Kanan Mulai Menyusut
Banua Tv,Banjar – Ancaman kemarau panjang mulai menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Banjar. Selain meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kondisi kering juga mulai berdampak terhadap ketersediaan air yang menjadi kebutuhan penting masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) mempertemukan unsur Forkopimda, TNI, Polri, relawan dan pemangku kepentingan lainnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan karhutla dan krisis air bersih di Ballroom Bukit Bintang Park and Resort, Kecamatan Karang Intan, Rabu (9/9/2026).
Rakor tersebut menjadi langkah antisipasi menyusul informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi musim kemarau berpotensi berlangsung hingga awal 2027.
Dampak kemarau bahkan mulai terlihat pada menyusutnya debit air Waduk Riam Kanan di Aranio. Waduk tersebut memiliki peran penting sebagai sumber air baku, mendukung sektor pertanian serta menjadi bagian dari sistem pasokan energi bagi masyarakat.
Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Banjar meningkatkan pemantauan terhadap ketersediaan air bersih. Bupati Banjar H Saidi Mansyur melalui Sekretaris Daerah H Yudi Andrea meminta pihak terkait, khususnya PTAM Intan Banjar dan pengelola waduk, memastikan kondisi pasokan air tetap terpantau apabila curah hujan terus menurun hingga November.
Di sisi lain, ancaman karhutla juga menjadi perhatian. Aktivitas masyarakat setelah musim panen dinilai perlu mendapat pengawasan dan edukasi karena pengelolaan lahan dengan cara dibakar berpotensi memunculkan titik api.
Karena itu, para camat diminta tidak hanya mengandalkan imbauan dari tingkat kabupaten, tetapi turun langsung ke desa untuk membangun komunikasi dengan masyarakat, khususnya petani.
“Saya mohon para camat tidak lelah turun ke desa-desa, berdialog dengan petani, dan mengedukasi masyarakat agar mengelola lahan tanpa membakar. Gunakan pendekatan melalui tokoh dan alim ulama agar informasi lebih efektif diterima,” tegasnya.
Selain persoalan karhutla dan air, pemerintah daerah juga mengantisipasi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Dinas kesehatan diminta memastikan ketersediaan masker dan memprioritaskan distribusinya ke wilayah yang paling terdampak.
Pemkab Banjar juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, termasuk isu yang menyebut kebakaran lahan sengaja dilakukan untuk pembukaan perkebunan sawit.
“Mari kita bersama-sama meluruskan informasi tersebut. Jangan sampai masyarakat terprovokasi oleh isu yang belum tentu benar. Pastikan informasi yang sampai ke masyarakat adalah fakta yang bersumber dari instansi resmi,” ajaknya.
Menghadapi kondisi yang berpotensi berlangsung berbulan-bulan, pemerintah daerah menilai penanganan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. TNI, Polri, dunia usaha, relawan dan berbagai unsur masyarakat diminta memperkuat koordinasi agar respons terhadap karhutla maupun krisis air dapat dilakukan lebih cepat.
Sejumlah unsur relawan, termasuk Buser 690 dan RAPI, turut dilibatkan dalam penguatan koordinasi penanganan di lapangan.
“Hilangkan sekat-sekat birokrasi jika itu menyangkut keselamatan rakyat. Kita harus cepat, tepat dan terpadu dalam bertindak,” tutupnya.
Dengan potensi kemarau yang masih panjang, pemerintah daerah berharap kesiapsiagaan seluruh unsur dapat diperkuat sejak dini. Pengawasan titik api, pengelolaan sumber air, edukasi masyarakat hingga penanganan dampak kesehatan menjadi bagian penting untuk menghadapi kondisi tersebut.
