Karhutla Mulai Mereda, Pemkab Banjar Tetap Waspadai Gangguan Kesehatan Warga
Banua Tv,Banjar – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap kesehatan masyarakat masih menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, tercatat 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), 1.103 kasus sesak napas, dan 1.712 kasus diare. Data tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat, Martapura, Senin (2/11/2026) pagi.
Rapat dipimpin Bupati Banjar H. Saidi Mansyur, didampingi Wakil Bupati Habib Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H. Yudi Andrea. Pertemuan tersebut membahas penanganan karhutla, pemenuhan kebutuhan air bersih, pelayanan kesehatan masyarakat, serta sejumlah agenda pemerintahan menjelang akhir tahun anggaran.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Noripansyah, menyampaikan bahwa pihaknya mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla sekaligus mengantisipasi kekurangan air bersih di 11 lokasi.
Data kasus gangguan kesehatan yang dipaparkan dalam rapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan, khususnya bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
Di sisi lain, kondisi karhutla dilaporkan mulai membaik setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, menyampaikan bahwa pada fase kedua tanggap darurat, hasil pemantauan hingga Senin (2/11/2026) tidak menemukan titik panas atau hotspot.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap mempertahankan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
Sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan peralatan juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot, dan masker guna menunjang pelaksanaan tugas penanganan karhutla.
Selain mengantisipasi kebakaran, BPBD Kabupaten Banjar masih menyalurkan air bersih kepada masyarakat. Distribusi dilakukan secara rutin ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan dengan mengerahkan enam unit mobil tangki.
Dalam arahannya, Saidi Mansyur meminta seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkolaborasi secara aktif dalam penanganan karhutla. Ia menekankan pentingnya koordinasi langsung dengan Kepala Pelaksana BPBD agar upaya penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif.
Bupati juga menyoroti meningkatnya beban pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran. Bagian Hukum diminta mempercepat penyelesaian produk hukum yang masih tertunda agar dapat dituntaskan sesuai target waktu dan ketentuan yang berlaku.
Selain penanganan karhutla dan dampaknya terhadap kesehatan, rapat membahas kebutuhan anggaran untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar.
Noripansyah memaparkan kebutuhan anggaran sekitar Rp120 miliar, meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan keberlanjutan program UHC yang menurut pemaparan Dinas Kesehatan saat ini berada pada posisi tertinggi.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, Pemkab Banjar berupaya menjaga kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus memastikan dukungan pelayanan kesehatan dan distribusi air bersih tetap berjalan. Perhatian terhadap keberlanjutan program UHC juga menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah dalam menjaga akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
