Karhutla Kalsel Belum Tuntas, Sekda Dorong Dukungan Lintas Kementerian
Banua Tv,Banjarbaru – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan membutuhkan dukungan lebih luas dari pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menilai persoalan tersebut tidak dapat ditangani hanya oleh pemerintah daerah karena melibatkan berbagai aspek dan sektor.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin saat menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI terkait mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Kota Banjarbaru, Jumat (28/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalsel menyampaikan kondisi terkini sekaligus sejumlah kendala teknis yang dihadapi petugas dalam pengendalian karhutla di lapangan.
“Kita sangat berterima kasih ada kunjungan spesifik dari Komisi VIII, di mana lebih memfokuskan pada kebakaran hutan dan lahan,” ujar Muhammad Syarifuddin.
Menurut Syarifuddin, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi selama penanganan karhutla. Respons positif dari Komisi VIII diharapkan dapat membuka peluang penguatan dukungan dari pemerintah pusat.
“Tadi sudah kita sampaikan beberapa kendala kita di lapangan dan alhamdulillah dari Komisi VIII sangat merespons positif,” katanya.
Ia berharap persoalan yang telah disampaikan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui dukungan dan kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalsel.
“Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan sampaikan terkait kendala kita di lapangan ini bisa nantinya direspons,” tuturnya.
Syarifuddin menilai kompleksitas karhutla membuat penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Selain pemerintah daerah, pemerintah pusat dan kementerian terkait memiliki peran penting dalam mendukung upaya pencegahan maupun penanggulangan.
“Kita sudah mendengarkan dari Ketua Komisi VIII, bahwa penanganan ini tidak bisa hanya satu saja, tapi ini lintas kementerian,” jelasnya.
Menurut dia, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar berbagai kebutuhan dalam penanganan karhutla dapat ditangani secara lebih terintegrasi. Dukungan tersebut mencakup upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengendalian kebakaran, hingga penanganan dampak terhadap masyarakat.
Ia menambahkan, keterlibatan seluruh pihak juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla yang masih dapat terjadi.
“Ini perlu dukungan semua pihak nantinya, dalam upaya kita mengatasi hal ini,” tutupnya.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap hasil kunjungan Komisi VIII DPR RI dapat menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara daerah dan pemerintah pusat, sehingga penanganan karhutla di Kalsel dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
