Karhutla hingga Ancaman Siber, Ini yang Dibahas Sekdaprov Kalsel Bersama DPN
Banua Tv,Banjarbaru – Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keamanan siber, serta berbagai tantangan pertahanan dan keamanan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam memperkuat koordinasi dengan Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Penguatan sinergi tersebut dibahas saat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menerima kunjungan Tim Kedeputian Geostrategi DPN dalam agenda courtesy call di Ruang Sekdaprov Kalsel, Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Kunjungan yang dipimpin Marsma TNI Agus Wahyudi itu bertujuan mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam bidang pertahanan nasional.
Syarifuddin menyambut positif kunjungan tersebut. Dalam pertemuan itu, ia didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda.
“Kami menyambut gembira dan berterima kasih atas kedatangan Dewan Pertahanan Nasional ke Kalimantan Selatan. Kehadiran ini diharapkan tidak hanya melalui sosialisasi, tetapi juga dapat membantu daerah dalam berbagai hal,” ujarnya.
Menurut Syarifuddin, kerja sama dengan DPN diharapkan tidak terbatas pada pengenalan tugas dan fungsi kelembagaan, tetapi juga dapat mendukung upaya daerah dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan ketahanan wilayah.
Sejumlah isu yang menjadi perhatian antara lain penanganan karhutla, ancaman siber, serta tantangan lain yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan.
Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat kewaspadaan dini, mengantisipasi potensi ancaman, dan menjaga kondusivitas wilayah Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Marsma TNI Agus Wahyudi menjelaskan, kunjungan tersebut menjadi kesempatan bagi DPN untuk memperkenalkan lembaga yang dibentuk pada 2024 sekaligus menyampaikan tugas dan fungsinya kepada pemerintah daerah.
Selain kunjungan kelembagaan, DPN merencanakan kegiatan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi lembaga serta agenda strategis yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalsel dan DPN diharapkan dapat meningkatkan komunikasi serta koordinasi dalam mengantisipasi berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi stabilitas dan ketahanan daerah.
Sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi tantangan yang terus berkembang, termasuk ancaman terhadap lingkungan, keamanan, dan ketahanan wilayah.
