Kalsel Evaluasi RAD Ekonomi Syariah, Siapkan Program Prioritas 2027
Banua Tv, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperbarui data dan mengevaluasi capaian Rencana Aksi Daerah (RAD) Ekonomi Syariah 2026 sebagai dasar penyusunan program tahun 2027. Langkah ini dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Permohonan Pengisian RAD Ekonomi Syariah, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan bahan pembahasan Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah pada Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.
FGD dipimpin Ketua Umum PW Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalsel, H. Mairijani, serta melibatkan perangkat daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), perguruan tinggi, OJK, Kementerian Agama, BAZNAS, perbankan syariah, dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Pembaruan RAD menjadi perhatian untuk memastikan data yang digunakan dalam perencanaan mencerminkan perkembangan aktual ekonomi syariah di Kalsel. Selain mengevaluasi capaian tahun berjalan, pembahasan juga diarahkan untuk mempersiapkan program dan target tahun mendatang.
Mairijani mengatakan, pengisian RAD tidak sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mengukur perkembangan program ekonomi syariah dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.
“Kita berharap data dalam RAD ini benar-benar menggambarkan kondisi dan perkembangan ekonomi syariah di Kalimantan Selatan. Karena itu, data yang disampaikan masing-masing sektor harus diperbarui sesuai dengan perkembangan dan kinerja yang sebenarnya,” ujarnya di Banjarbaru, Selasa (29/9/2026).
Menurutnya, data tahun 2026 perlu diperbarui dengan mengacu pada realisasi program yang telah berjalan. Sementara itu, data tahun 2027 akan digunakan sebagai proyeksi sekaligus pijakan dalam menentukan target pengembangan ekonomi syariah.
“Kalau sudah memasuki enam bulan terakhir, kita mestinya sudah mulai mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai kondisi tahun 2026. Jadi, data tersebut jangan lagi sekadar proyeksi awal, tetapi sedapat mungkin mencerminkan realisasi yang sudah berjalan,” jelasnya.
Sejumlah indikator yang menjadi perhatian dalam pembaruan RAD antara lain perkembangan produk halal, aset perbankan syariah, serta berbagai indikator ekonomi syariah lainnya. Data sektoral dari perangkat daerah juga diperlukan untuk menggambarkan kontribusi pembangunan terhadap penguatan ekosistem ekonomi syariah.
“Untuk sektor yang memang secara langsung berkaitan dengan ekonomi syariah, kita berharap datanya benar-benar valid. Sedangkan data dari perangkat daerah lainnya dapat menggambarkan pembangunan secara umum yang pada akhirnya memberikan dampak kepada pelaku ekonomi dan masyarakat,” katanya.
Selain memperbarui data, evaluasi RAD diarahkan untuk mengidentifikasi program yang telah terlaksana, capaian yang diperoleh, serta kegiatan yang masih memerlukan percepatan.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi bahan penyusunan program 2027, termasuk agenda yang berkaitan dengan momentum Ramadan. Persiapan sejak dini dinilai diperlukan agar pelaksanaan program dapat direncanakan secara lebih matang.
“Kita ingin menjadikan evaluasi tahun 2026 sebagai cermin sekaligus pijakan untuk menyusun program 2027. Persiapan tidak boleh dilakukan terlalu dekat dengan pelaksanaan. Untuk program yang berkaitan dengan Ramadan, misalnya, harus mulai dipersiapkan sejak akhir tahun agar pelaksanaannya lebih matang,” tegasnya.
Mairijani juga mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan aspek pengembangan ekonomi syariah yang masih memerlukan perhatian. Pembelajaran dari perkembangan daerah lain di Kalimantan juga dapat menjadi bahan untuk memperkaya perencanaan program.
Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam FGD tersebut menjadi bagian dari upaya menyelaraskan program pengembangan ekonomi syariah di Kalsel. Koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga keagamaan, dan pelaku usaha diperlukan agar program dapat berjalan secara terintegrasi.
Pembaruan RAD diharapkan menghasilkan basis data yang lebih valid, terukur, dan aktual. Data tersebut juga menjadi landasan untuk memantau perkembangan program serta menentukan langkah penguatan pada tahun berikutnya.
Melalui evaluasi dan penyusunan rencana aksi tersebut, pengembangan ekonomi syariah di Kalsel diarahkan agar tidak berjalan secara sektoral, tetapi saling terhubung dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperluas peluang usaha, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
