Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD 2023, kembali diraih Pemerintah Kabupaten Banjar.
LHP diserahkan Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi, kepada Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, di Kantor BPK RI, Kota Banjarbaru, Selasa (07/05/2024) siang.
Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Rahmadi mengatakan, melalui perolehan opini WTP, diharapkan pemerintah daerah terus bekerja keras dan berkomitmen, dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, sehingga terciptanya tata kelola keuangan yang bersih, akuntabel dan transparan.
“Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 13 kabupaten/kota se Kalsel atas perolehan opini WTP dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah,” ucapnya.
Lanjut Rahmadi, BPK selalu mendorong pemerintah untuk mencapai tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tergambar beberapa indikator kesejahteraan pada pemerintah kabupaten/kota se Kalsel, salah satunya dalam aspek kemiskinan. Presentase penduduk miskin terendah, terdapat pada Pemkab Banjar yakni sebesar 2,44 persen dan tertinggi HSU sebesar 6,25 persen.
Presentase penduduk miskin se-Kalsel ini, diakui Rahmadi sangat baik, karena masih jauh berada dibawah presentase nasional. Namun, beberapa kabupaten seperti HSU, HST, Tabalong dan Balangan perlu meningkatkan upaya untuk menekan presentase penduduk miskin, dikarenakan presentasenya masih lebih tinggi dari pada tingkat provinsi yaitu sebesar 4,26 persen.
Rahmadi berharap, pencapaian opini tertinggi dalam LKPD menjadi pemicu terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mampu mewujudkan kinerja keuangan yang maksimal sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945.
Sementara Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi bersyukur atas hasil LKPD tahun 2023 telah usai, dan Pemkab Banjar mendapatkan predikat WTP.
“Alhamdullah, ini semua berkat kerja tulus dan ikhlas semua perangkat daerah, sehingga kita mendapatkan opini WTP dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut,” ucap orang nomor 2 di Kab.Banjar.
Habib Idrus berharap, kinerja dapat dipertahankan dan juga ditingkatkan.
Menurutnya, predikat WTP merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, yang disampaikan lengkap dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku.
“Menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, menjadi sebuah keharusan. Karena ini juga bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tutupnya.
