Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud atau yang akrab disapa Gubernur Harum, kembali memimpin rapat rutin, di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (14/04/2025).
Dalam arahannya, Gubernur Harum mengingatkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam setiap kebijakan yang dibuat harus terlebih dahulu dikomunikasikan, dan diselaraskan dengan pimpinan, yakni Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia menekankan pentingnya koordinasi agar tidak ada kebijakan yang dijalankan tanpa sepengetahuan pimpinan.
“Yang penting bukan hanya hasil akhirnya, tapi kami juga ingin tahu proses kerjanya. Saya dan Pak Wagub Seno ingin berjalan bersama. Kita adalah satu tim, bukan bekerja masing-masing,” ucap Gubernur Harum.
Menurutnya, pemahaman terhadap proses juga penting karena pimpinan daerah setiap hari berinteraksi dengan media dan berbagai lembaga lainnya. Jika tidak memahami alur dan latar belakang kebijakan, maka akan sulit untuk memberikan penjelasan yang akurat.
Sebagai contoh, ia menyinggung persoalan perencanaan dan pengalokasian anggaran yang saat ini harus disesuaikan akibat adanya pergeseran anggaran.
“Saya minta proses ini dirapikan dan diselesaikan secepatnya, paling lambat bulan ini. Mohon dipercepat,” katanya.
Ia kembali menegaskan agar perencanaan tidak dilakukan secara sepihak oleh masing-masing OPD. Jika ada kendala, harus segera dikomunikasikan.
“Perubahan-perubahan mungkin terjadi karena berbagai faktor, seperti penyesuaian anggaran. Jadi, perlu dilakukan koordinasi ulang supaya seluruh program bisa tetap berjalan sesuai rencana,” jelasnya.
Gubernur Harum juga berpesan agar permasalahan yang muncul tidak dibiarkan tanpa solusi. Ia menegaskan bahwa jangan sampai masalah ditunda hingga terjadi pergantian kepala OPD atau bahkan hingga pergantian gubernur.
“Saya tidak ingin meninggalkan masalah kepada penerus. Yang perlu kita wariskan adalah semangat kerja, sistem kerja yang baik, dan etos kerja yang sehat,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kehadiran dan kedisiplinan. Menurutnya, tidak boleh ada posisi yang kosong di OPD, baik di tingkat kepala bidang maupun staf.
“Saya ingin seluruh pegawai bekerja dengan profesionalisme tinggi dan disiplin. Saya tidak toleransi terhadap kebiasaan bolos kerja,” tegas Gubernur.
Menurutnya, kekompakan antara pimpinan dan staf sangat penting. Tidak boleh ada yang bekerja secara individualistis karena meskipun memiliki tanggung jawab berbeda, semua unsur dalam OPD memiliki tujuan bersama untuk mendukung pembangunan Kaltim sebagai bentuk pengabdian.
Ia juga menekankan pentingnya target dalam setiap program kerja, dan capaian yang dihasilkan harus melampaui target tersebut.
“Kami berharap setiap OPD bisa melahirkan inovasi dan terobosan baru agar program-program yang dijalankan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya lagi.
Gubernur Harum juga mengingatkan bahwa seluruh program pembangunan harus sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo yang tertuang dalam Asta Cita.
Briefing ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Ujang Rachmad, serta seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
