DPRD Balangan Soroti Tekanan Fiskal, APBD 2027 Diminta Tepat Sasaran
Banua Tv, Balangan – Tekanan terhadap ruang fiskal daerah menjadi salah satu perhatian DPRD Kabupaten Balangan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Catatan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-36 Masa Sidang Ke-III DPRD Balangan di Ruang Paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Wahyudi Azhari membacakan pandangan umum gabungan fraksi-fraksi DPRD Balangan terhadap Raperda APBD 2027 di hadapan pimpinan DPRD, perwakilan Pemerintah Kabupaten Balangan, serta unsur Forkopimda.
Secara umum, Fraksi NasDem, Demokrasi Maju, PAN, PPP, dan Demokrasi Karya Sejahtera memberikan apresiasi serta menerima Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahapan pembahasan bersama pihak eksekutif.
Namun, penerimaan untuk dilanjutkan tersebut disertai sejumlah catatan mengenai kondisi fiskal dan arah pengelolaan anggaran daerah.
DPRD Balangan mencermati keterbatasan ruang fiskal yang dipengaruhi menurunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat serta proyeksi penurunan produksi dan penerimaan dari sektor pertambangan.
Fraksi NasDem dan PAN mendorong Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan diversifikasi ekonomi agar struktur pendapatan daerah tidak terlalu bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Menurut pandangan fraksi tersebut, penguatan sektor ekonomi alternatif menjadi salah satu langkah yang perlu diperhatikan untuk menjaga ketahanan fiskal daerah di tengah dinamika penerimaan dari sektor pertambangan.
Sorotan terhadap kemampuan fiskal daerah juga disampaikan Fraksi Demokrasi Maju dan PPP yang mencermati penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus penurunan belanja daerah yang disebut mencapai sekitar Rp618,07 miliar.
Pemerintah daerah didorong mengambil langkah strategis untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, termasuk mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Optimalisasi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah sekaligus mendukung pembiayaan program pembangunan.
Belanja Tidak Terduga (BTT) juga menjadi perhatian DPRD Balangan. Fraksi PAN menyoroti peningkatan alokasi BTT dari sebelumnya sekitar Rp3,75 miliar menjadi Rp20 miliar.
DPRD meminta skema, mekanisme penggunaan, serta pengawasan terhadap BTT diperjelas. Hal itu diperlukan untuk memastikan anggaran tersebut digunakan sesuai peruntukan, terutama untuk kondisi darurat atau kebutuhan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran, seluruh fraksi DPRD Balangan juga menekankan agar kebijakan penghematan tidak berdampak pada penurunan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Program pembangunan infrastruktur dasar serta pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat diminta tetap menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
DPRD berharap pembahasan APBD 2027 dapat berlangsung secara terbuka dan konstruktif dengan mempertimbangkan kondisi fiskal sekaligus kebutuhan masyarakat Kabupaten Balangan.
“Kami berharap saran dan catatan dari fraksi-fraksi ini dapat menjadi masukan konstruktif dalam rapat kerja pembahasan APBD 2027 mendatang antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Balangan,” ujar Wahyudi saat menutup penyampaian pandangan umum fraksi.
Raperda APBD 2027 selanjutnya memasuki tahapan pembahasan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Balangan. Pembahasan tersebut akan menjadi bagian dari proses penetapan anggaran dengan mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, ketepatan sasaran, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Balangan.
