DPKP Kalsel Perkuat Satu Data Pertanian, Perencanaan Pembangunan Jadi Fokus
Banua Tv,Banjarbaru – Kualitas data menjadi salah satu fondasi penting dalam menyusun kebijakan pembangunan pertanian yang akurat dan tepat sasaran. Untuk memperkuat hal tersebut, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penerapan tata kelola Satu Data melalui standardisasi, integrasi, dan koordinasi lintas instansi.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah yang digelar di Aula Kantor DPKP Kalsel, Banjarbaru, Senin (2/11/2026).
Kepala DPKP Kalsel, Syamsir Rahman, melalui Sekretaris Dinas, Saptono, menyampaikan bahwa penerapan kebijakan Satu Data memerlukan tahapan dan tata kelola yang jelas agar data yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
“Hal ini penting untuk memastikan data yang dihasilkan memenuhi standar, konsisten, akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata Saptono.
Menurutnya, kualitas data tidak hanya bergantung pada proses pengumpulan, tetapi juga pada koordinasi dan komitmen seluruh bidang serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Petugas yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan dan pengelolaan data memiliki peran penting dalam menjaga konsistensi serta keandalan informasi.
Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari penguatan arah kebijakan Satu Data sektor pertanian dan ketahanan pangan hingga penyusunan dan penetapan daftar data daerah. Daftar tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan perencanaan dan indikator pembangunan agar informasi yang dihimpun relevan dengan kebutuhan pemerintah daerah.
Sinkronisasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel juga menjadi perhatian. Koordinasi ini diperlukan agar data statistik sektoral yang dikumpulkan selaras dengan prioritas pembangunan dan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan pertanian serta ketahanan pangan.
Selain sinkronisasi perencanaan, pembinaan statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berperan dalam memastikan penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas. Ketiga aspek tersebut mendukung keseragaman standar, menjaga kualitas data, serta memudahkan integrasi dan pemanfaatan informasi lintas instansi.
“Pembinaan statistik sektoral oleh Badan Pusat Statistik (BPS) turut menjadi bagian penting, terutama dalam penerapan standar data, metadata, dan interoperabilitas. Dengan demikian, data yang dihasilkan memiliki keseragaman standar, kualitas terjamin, serta mudah diintegrasikan dan dimanfaatkan,” ungkapnya.
Penguatan tata kelola juga mencakup mekanisme pengumpulan, pemeriksaan, hingga berbagi pakai data melalui Portal Data Kalsel. Dalam proses tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika berperan mendukung integrasi serta memastikan penyampaian data berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Saptono berharap pertemuan tersebut dapat memperkuat sinergi antarlembaga dan seluruh jajaran DPKP Kalsel dalam mengelola serta memanfaatkan statistik sektoral.
“Kolaborasi antara BPS, Bappeda, Dinas Kominfo, serta seluruh jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel diharapkan mampu mewujudkan tata kelola data yang lebih baik, terpadu, dan akuntabel sebagai landasan perencanaan pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Kalimantan Selatan,” tutupnya.
Melalui penguatan Satu Data, DPKP Kalsel mendorong tersedianya informasi sektoral yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan. Data tersebut diharapkan menjadi landasan yang lebih kuat bagi perencanaan dan penetapan kebijakan pembangunan pertanian serta ketahanan pangan di Kalimantan Selatan.
