Dorong Iklim Usaha Kompetitif, Pemprov Kalsel Gandeng APINDO Perkuat Sinergi Ekonomi
Banua Tv, Banjarmasin- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungannya terhadap penguatan iklim usaha melalui forum dialog ekonomi dan pembukaan Rapat Kerja dan Konsultasi Provinsi (Rakerprov) II APINDO Kalimantan Selatan Tahun 2026.
Apresiasi tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelaraskan arah pembangunan ekonomi daerah dengan kebutuhan dunia usaha.
“Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa upaya peningkatan iklim usaha berjalan selaras dengan agenda pembangunan daerah,” ujar Ariadi di Banjarmasin, Sabtu (18/4/2026).
Ia mengungkapkan, capaian pembangunan Kalimantan Selatan saat ini menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 5,22 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,04 persen. Selain itu, angka kemiskinan berada di level 3,73 persen yang termasuk rendah secara nasional, disertai tingkat pengangguran yang lebih baik dibanding capaian nasional serta ketimpangan yang relatif terkendali. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga terus meningkat dan telah melampaui rata-rata nasional.
“Capaian ini menegaskan bahwa arah pembangunan Kalimantan Selatan sudah berada pada jalur yang tepat. Namun ke depan, kita dihadapkan pada tantangan percepatan transformasi ekonomi menuju struktur yang lebih bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam kerangka visi “Kalsel Bekerja”, pemerintah daerah terus mendorong penguatan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur strategis, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan investasi di sektor unggulan.
Di sisi lain, upaya perbaikan iklim usaha juga dilakukan melalui penyederhanaan regulasi, percepatan layanan perizinan, serta penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ariadi menegaskan, kepastian hukum dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan pelaku usaha.
Sejalan dengan itu, dunia usaha diharapkan turut berkontribusi aktif, mulai dari mendorong investasi berkualitas, memperkuat hilirisasi industri, hingga memperluas penyerapan tenaga kerja lokal dan kemitraan dengan UMKM.
Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan kerja sama antara APINDO Kalimantan Selatan dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat sebagai upaya menjembatani kebutuhan industri dengan dunia pendidikan.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong keterhubungan antara dunia pendidikan dan dunia usaha, sekaligus melahirkan inovasi serta sumber daya manusia yang siap bersaing di tingkat regional maupun nasional,” tambahnya.
Melalui Rakerprov II ini, Ariadi berharap lahir rumusan program kerja dan rekomendasi yang konkret serta aplikatif untuk menjawab tantangan dunia usaha ke depan.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membuka ruang seluas-luasnya untuk masukan konstruktif sebagai bagian dari upaya bersama dalam menjaga dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif,” pungkasnya.
