Dinkes Kalsel Genjot Kompetensi Nakes, Tiga Tantangan Kesehatan Jadi Prioritas
Banua Tv,Banjarbaru – Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kompetensi tenaga kesehatan melalui tiga pelatihan strategis yang menyasar pengendalian malaria, penyakit tidak menular (PTM), serta peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan primer, terutama dalam mendeteksi penyakit sejak dini, memberikan penanganan sesuai standar, dan mencegah komplikasi yang dapat berujung pada kematian.
Ketiga pelatihan dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, di Aula Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (12/10/2026).
Pelatihan tersebut meliputi Tata Laksana Malaria bagi Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin; Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) bagi petugas pelaksana program di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin; serta Pelayanan Antenatal Care, Persalinan, Nifas, dan Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) bagi Bidan di FKTP Angkatan 2 yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
Dalam sambutannya, Diauddin menegaskan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
“Keberhasilan program kesehatan sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia, mutu tata kelola pelayanan, dan koordinasi antartenaga kesehatan. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan harus terus dilakukan agar pelayanan yang diberikan sesuai standar dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya di Banjarbaru, Senin (12/10/2026).
Pada pengendalian penyakit menular, malaria masih membutuhkan perhatian meskipun angka kasus di Kalimantan Selatan relatif rendah. Berdasarkan Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024, Annual Parasite Incidence (API) malaria tercatat sekitar 0,1 per 1.000 penduduk.
Capaian tersebut perlu dipertahankan melalui penguatan surveilans, penemuan kasus secara dini, pemeriksaan akurat, serta tata laksana sesuai standar. Tenaga medis juga dituntut mampu mengenali gejala dan faktor risiko, menentukan diagnosis, memberikan pengobatan sesuai kondisi pasien, serta memastikan tindak lanjut setiap kasus.
“Kita tidak boleh lengah ketika angka kasus relatif rendah. Keterlambatan diagnosis dan penanganan kasus yang tidak tuntas dapat meningkatkan risiko penularan kembali. Karena itu, pelatihan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mendukung eliminasi malaria di Kalimantan Selatan,” tegasnya.
Selain penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap kesehatan dan produktivitas masyarakat.
Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 menunjukkan prevalensi hipertensi berdasarkan pengukuran tekanan darah pada penduduk berusia 18 tahun ke atas di Kalimantan Selatan mencapai 35,8 persen.
Melalui pelatihan PANDU PTM, petugas kesehatan diharapkan mampu meningkatkan kualitas skrining, memantau kondisi pasien secara teratur, memberikan edukasi mengenai pola hidup sehat, serta memastikan tindak lanjut dan rujukan sesuai kebutuhan.
Diauddin menekankan bahwa pengendalian PTM tidak cukup hanya mengandalkan pengobatan setelah penyakit muncul. Upaya pencegahan berkelanjutan juga diperlukan, antara lain melalui pola makan sehat, aktivitas fisik rutin, menghindari rokok, dan pemeriksaan kesehatan secara berkala.
“Pelayanan penyakit tidak menular harus dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan. Deteksi dini dan pengendalian faktor risiko menjadi kunci agar masyarakat dapat terhindar dari komplikasi serta tetap sehat dan produktif,” jelasnya.
Pada sektor kesehatan ibu dan anak, peningkatan kualitas pelayanan kehamilan, persalinan, masa nifas, dan kesehatan bayi baru lahir menjadi prioritas.
Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 mencatat sebanyak 84 kasus kematian ibu di provinsi ini. Data tersebut menjadi pengingat pentingnya pelayanan maternal yang optimal, mulai dari pemeriksaan kehamilan, deteksi dini faktor risiko, persiapan persalinan, penanganan komplikasi, hingga pemantauan kesehatan ibu setelah melahirkan.
Diauddin menyebutkan, bidan memiliki peran strategis karena menjadi salah satu tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. Kompetensi bidan menentukan ketepatan pelayanan, kemampuan mengenali tanda bahaya, serta kecepatan melakukan rujukan ketika ditemukan kondisi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Penguatan pelayanan juga mencakup Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) pada bayi baru lahir. Skrining ini diperlukan untuk mendukung deteksi dan penanganan dini sehingga risiko gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicegah.
Melalui pelatihan Angkatan 2 yang difasilitasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, para bidan diharapkan semakin terampil memberikan pelayanan komprehensif. Edukasi kepada ibu dan keluarga mengenai pemeriksaan kehamilan, persalinan yang aman, pelayanan nifas, serta skrining bayi baru lahir juga perlu terus diperkuat.
Diauddin mengingatkan seluruh peserta agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, berbagi pengalaman, dan menguasai keterampilan yang dapat langsung diterapkan di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan pelatihan tidak cukup diukur dari sertifikat yang diperoleh peserta. Hasilnya harus terlihat dalam peningkatan mutu pelayanan, mulai dari ketepatan diagnosis dan tata laksana malaria, penguatan skrining serta pengendalian PTM, hingga kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi.
“Pengetahuan yang diperoleh jangan berhenti pada sertifikat pelatihan, tetapi harus diwujudkan dalam perubahan nyata di tempat kerja. Kita ingin kompetensi yang meningkat benar-benar berdampak pada kualitas pelayanan dan kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Untuk memastikan hasil pelatihan diterapkan secara konsisten, Dinas Kesehatan kabupaten/kota bersama fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan melanjutkan pembinaan dan pemantauan terhadap kompetensi tenaga kesehatan.
Diauddin berharap sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dapat memperkuat layanan kesehatan primer di Kalimantan Selatan. Dengan demikian, deteksi dini penyakit, penanganan yang tepat, perlindungan kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan komplikasi dan kematian yang dapat dihindari dapat semakin ditingkatkan.
