Banjarbaru Tak Sekadar Kejar Penghargaan, Kesetaraan Gender Harus Dirasakan Warga
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan komitmennya untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender menjadi bagian nyata dari pembangunan daerah. Upaya tersebut diperkuat melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Komitmen itu disampaikan dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 (PPE 2026) yang digelar secara daring bersama tim verifikator Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI, Selasa (27/10/2026), di Aula Gawi Sabarataan, Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Wali Kota Banjarbaru Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan, Ir. Abdussamad, S.T., M.T., menyampaikan sambutan Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby.
Dalam sambutannya, Wali Kota menekankan bahwa pembangunan yang inklusif harus memberikan akses, kesempatan berpartisipasi, dan manfaat secara setara kepada seluruh lapisan masyarakat. Perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas menjadi bagian dari kelompok yang perlu memperoleh perhatian dalam kebijakan pembangunan.
“Target kita bukan sekadar meraih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE), melainkan memastikan dampak nyata dari keadilan gender dirasakan langsung oleh seluruh warga Kota Banjarbaru,” ujar Wali Kota dalam sambutan yang disampaikan pada kegiatan tersebut.
Penegasan itu menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender tidak hanya diukur dari capaian penghargaan, tetapi juga dari penerapan prinsip kesetaraan dalam kebijakan dan program pemerintah daerah.
Salah satu langkah yang ditekankan adalah memperkuat perencanaan dan penganggaran responsif gender. Pendekatan ini perlu diterapkan sejak penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan program agar kebijakan pembangunan dapat mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara lebih adil.
Pemko Banjarbaru juga mendorong kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi perempuan, dunia usaha, unsur masyarakat, hingga generasi muda. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat pelaksanaan PUG dan memperluas dampaknya dalam kehidupan masyarakat.
Melalui verifikasi lapangan ini, Pemko Banjarbaru menyampaikan data, capaian, inovasi, serta tantangan dalam pelaksanaan PUG. Proses evaluasi tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk memperoleh masukan dari tim verifikator guna menyempurnakan kebijakan dan program pada masa mendatang.
Dengan penguatan kebijakan yang responsif gender dan dukungan berbagai pihak, Pemko Banjarbaru berharap pembangunan yang inklusif dan berkeadilan tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga.
