UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku, Sudahkah Pekerja Memahami Hak yang Diatur?
Banua Tv, Jakarta – Aturan baru di bidang ketenagakerjaan kini dapat dibaca langsung oleh masyarakat. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dan menyediakan dokumen lengkapnya melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Ketersediaan dokumen tersebut membuka akses bagi pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja untuk mempelajari ketentuan yang menjadi landasan dalam dunia kerja. Pemahaman terhadap aturan dinilai penting agar setiap pihak mengetahui hak, kewajiban, serta bentuk pelindungan yang diatur dalam undang-undang.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, masyarakat perlu memahami substansi aturan tersebut, bukan sekadar mengetahui bahwa undang-undang baru telah diterbitkan.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 313 pasal dalam 23 bab. Cakupan pengaturannya meliputi kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, sektor informal, hingga penggunaan tenaga kerja asing.
Ketentuan lainnya mencakup hubungan kerja, pelindungan dan pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan ketenagakerjaan, serta penyidikan dan ketentuan pidana. Dengan cakupan tersebut, undang-undang ini mengatur berbagai tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja hingga masa purna kerja.
Yassierli menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi perlu diikuti dengan pelaksanaan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Sebelum disahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama DPR dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU tersebut pada 28 Oktober 2026, tanggal yang sama dengan pengundangannya. Dengan demikian, aturan ini mulai berlaku sejak 28 Oktober 2026.
Dalam ketentuan peralihannya, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan baru tersebut.
Masyarakat dapat membaca dan mengunduh dokumen lengkap UU Nomor 27 Tahun 2026 melalui JDIH Kementerian Sekretariat Negara pada tautan berikut:
https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026
Dengan tersedianya dokumen resmi tersebut, pekerja dan pemberi kerja memiliki kesempatan untuk mempelajari langsung ketentuan yang berlaku. Tantangan berikutnya adalah memastikan substansi undang-undang dipahami dan diterapkan dalam praktik ketenagakerjaan.
