Isu Daerah Makin Cepat Menyebar, Seberapa Siap Kalsel Mendeteksi Ancaman Sejak Dini?
Banua Tv, Jakarta – Antrean bahan bakar minyak (BBM), gangguan listrik, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga potensi konflik sosial menjadi sejumlah persoalan yang membutuhkan respons cepat pemerintah. Untuk memperkuat kemampuan mendeteksi dan mengantisipasi berbagai ancaman tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan mengoptimalkan penggunaan Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN).
Penguatan itu dilakukan melalui kegiatan Penajaman Kewaspadaan Media dan Optimalisasi Penggunaan PUSKOMIN di Situation Room Lantai 4 Direktorat Jenderal Kewaspadaan Nasional (Ditjen Wasnas), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kepala Bakesbangpol Kalsel, Ferdi Yospi Libia Erwinda, menilai perkembangan situasi politik, sosial, dan keamanan menuntut pemerintah memiliki sistem kewaspadaan dini yang cepat, akurat, dan terintegrasi. PUSKOMIN diharapkan menjadi sarana untuk menghimpun serta menyampaikan informasi mengenai berbagai potensi permasalahan di daerah.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh aparatur Kesbangpol, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat memahami dan menerapkan sistem informasi PUSKOMIN secara optimal. Kemampuan dalam menyusun produk intelijen dan laporan yang akurat juga perlu terus ditingkatkan sebagai bahan pendukung pengambilan keputusan dan kebijakan pimpinan,” ujarnya.
Selain kecepatan pelaporan, kemampuan memilah informasi juga menjadi perhatian. Pesatnya penyebaran informasi melalui media sosial memungkinkan isu yang belum terverifikasi berkembang luas. Jika tidak ditangani secara tepat, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman hingga memicu perpecahan di tengah masyarakat.
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Kewaspadaan Nasional, Dr. Aang Witarsa Rofik, M.Si., yang memberikan arahan mengenai penguatan deteksi dan pencegahan dini. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Sejumlah isu strategis turut menjadi perhatian, mulai dari potensi konflik sosial, radikalisme, ekstremisme, terorisme, dinamika unjuk rasa, inflasi, stabilitas harga, hingga kerawanan bencana alam. Informasi mengenai perkembangan persoalan tersebut perlu dihimpun dan dilaporkan secara cepat serta tepat agar pemerintah memiliki bahan untuk menentukan langkah antisipasi.
Tak hanya membahas kebijakan, peserta juga mendapat pembekalan teknis penyusunan produk dan laporan intelijen serta praktik pengoperasian aplikasi PUSKOMIN. Materi disampaikan Analis Intelijen Ditjen Wasnas, Triwahyu Prastio dan Taufikul Gilang, mencakup penyusunan laporan informasi, laporan khusus, Laporan Situasi Daerah (Lapsitda), serta pemutakhiran data kelembagaan dan penanggung jawab atau Person in Charge (PIC).
Melalui sistem tersebut, laporan perkembangan situasi dapat disampaikan secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi hingga pemerintah pusat. Pelaporan dilakukan secara harian, mingguan, bulanan, maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Dalam sesi diskusi, peserta juga mengangkat persoalan yang dihadapi daerah, termasuk antrean BBM, gangguan listrik, karhutla, mitigasi bencana, serta koordinasi komunikasi dan informasi antar-SKPD. Perwakilan Diskominfo Kalsel turut menyoroti perlunya sinkronisasi publikasi konten pemerintah melalui humas masing-masing SKPD dan penguatan keamanan ruang siber.
Sebagai tindak lanjut, Ferdi menyampaikan Bakesbangpol Kalsel akan menggelar rapat lanjutan bersama SKPD terkait untuk membahas penyusunan surat keputusan (SK) dan pelaksanaan kewaspadaan media di lingkungan pemerintah provinsi. Upaya tersebut selanjutnya direncanakan diperluas hingga tingkat kabupaten/kota.
Penguatan PUSKOMIN dan kewaspadaan media diharapkan tidak berhenti pada pelatihan maupun pemanfaatan aplikasi. Tantangan berikutnya adalah memastikan informasi dari lapangan benar-benar akurat, cepat diteruskan, dan dapat digunakan sebagai dasar langkah antisipasi pemerintah sebelum persoalan berkembang lebih luas.
