PAD Jadi Perhatian, Pemko Banjarbaru Dorong Digitalisasi hingga Percepatan Penagihan
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) di tengah pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Penguatan basis data, perluasan sumber PAD, percepatan penagihan piutang, hingga digitalisasi penerimaan menjadi strategi yang disiapkan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pendapatan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarbaru Sirajoni saat menyampaikan jawaban Wali Kota Banjarbaru atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Senin (31/8/2026).
Rapat berlangsung di Ruang Graha Paripurna Lantai 3, Gedung DPRD Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni mengapresiasi pandangan dan dukungan seluruh fraksi terhadap rancangan perubahan anggaran daerah.
“ Kami sangat menghargai dan mengapresiasi serta mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2026,” ujar Sirajoni.
Menurut Sirajoni, dukungan tersebut menjadi bagian dari kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam memastikan kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan pembangunan.
Pembahasan Perubahan APBD 2026 juga diharapkan dapat berjalan lancar hingga segera ditetapkan. Dengan demikian, berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat yang membutuhkan dukungan anggaran dapat dilaksanakan sesuai rencana.
Dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, sejumlah sektor menjadi perhatian, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), peningkatan fasilitas kesehatan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi iklim.
Masukan tersebut kemudian menjadi bahan bagi Pemko Banjarbaru dalam menyempurnakan rancangan perubahan anggaran. Pemerintah daerah menegaskan bahwa penggunaan anggaran akan diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan program yang menjadi prioritas daerah.
Di sisi pendapatan, Pemko Banjarbaru melihat masih terdapat potensi yang dapat dioptimalkan. Karena itu, peningkatan PAD tidak hanya dilakukan melalui pencarian sumber pendapatan baru, tetapi juga dengan membenahi sistem pengelolaan penerimaan yang sudah ada.
“Dapat disampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan PAD Pemerintah Kota Banjarbaru akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada dengan bertumpu pada penguatan basis data, Perluasan sumber pad, percepatan penagihan piutang, digitalisasi penerimaan, serta monitoring dan evaluasi berbasis kinerja,” jelas Sirajoni.
Penguatan basis data menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan potensi pendapatan daerah dapat teridentifikasi secara lebih akurat. Data yang lebih baik juga diharapkan membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan dan evaluasi penerimaan.
Sementara digitalisasi penerimaan diarahkan untuk membuat proses pembayaran lebih mudah, cepat, transparan, dan dapat dipantau. Di sisi lain, percepatan penagihan piutang menjadi langkah untuk meningkatkan realisasi penerimaan dari kewajiban yang belum terselesaikan.
Seluruh strategi tersebut akan diperkuat melalui monitoring dan evaluasi berbasis kinerja sehingga pencapaian target pendapatan maupun pelaksanaan program dapat diukur secara berkala.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah tetap mempertimbangkan masukan DPRD terkait kebutuhan masyarakat, termasuk sektor yang membutuhkan respons cepat seperti penanganan karhutla, kesehatan, dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan kondisi iklim.
Dengan proses pembahasan yang melibatkan pemerintah daerah dan DPRD, Pemko Banjarbaru berharap Perubahan APBD 2026 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran.
Pemerintah juga menargetkan pembahasan berlangsung efektif sehingga perubahan APBD dapat segera ditetapkan dan menjadi landasan pelaksanaan program pembangunan hingga akhir tahun anggaran.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarbaru menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan belanja daerah, sekaligus memastikan setiap anggaran yang dikelola memberikan manfaat bagi masyarakat.
