Ekonomi Inklusif Jadi Arah APBD Balangan 2027, DPRD dan Pemkab Sepakati KUA-PPAS
Banua Tv,Balangan – Arah pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, merata dan berkelanjutan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Balangan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut mengemuka setelah DPRD Kabupaten Balangan bersama Pemerintah Kabupaten Balangan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Sidang Kedua Tahun 2026 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Jumat (14/8/2026).
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi salah satu tahapan penting sebelum rancangan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 memasuki proses penyusunan dan pembahasan lebih lanjut.
Ketua DPRD Balangan, Hj. Lindawati, S.Sos., mengatakan rapat paripurna merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan dan finalisasi rancangan KUA-PPAS APBD 2027 yang telah dilakukan DPRD bersama pemerintah daerah pada 13 dan 14 Agustus 2026.
Setelah melalui pembahasan bersama, rancangan KUA-PPAS akhirnya disepakati untuk menjadi salah satu dasar dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balangan atas proses pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah.
Ia menegaskan, Pemkab Balangan berkomitmen menyusun APBD 2027 dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Salah satu arah kebijakan yang mendapat perhatian adalah pembangunan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut juga dibarengi dengan optimalisasi pengamanan aset serta inovasi pelayanan publik.
“Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran untuk Tahun 2027 kita telah sepakat mengutamakan pembangunan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan.
Optimalisasi pengamanan aset, serta inovasi pelayanan publik,” ungkap Akhmad Fauzi.
Selain sektor ekonomi, arah kebijakan anggaran juga diarahkan untuk memperluas pelayanan dasar yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan dapat berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Dalam pengelolaan anggaran, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel.
“Prinsip yang kita pegang adalah efektif, efisien dan akuntabel, serta selalu mempertahankan kesinambungan pembangunan,” tegasnya.
Arah kebijakan tersebut menunjukkan bahwa penyusunan APBD 2027 tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Wakil Bupati juga menekankan bahwa pembangunan Balangan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat berjalan sendiri dalam mewujudkan berbagai target pembangunan yang telah direncanakan.
Rapat Paripurna ke-32 kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 oleh pimpinan DPRD Balangan bersama Wakil Bupati Balangan.
Dengan kesepakatan tersebut, proses penyusunan APBD Balangan 2027 memasuki tahapan berikutnya dengan arah kebijakan yang menempatkan ekonomi inklusif, pelayanan publik, pengamanan aset dan kesinambungan pembangunan sebagai bagian dari prioritas.
