Strategi Pendapatan Berbuah Hasil, PAD Kabupaten Banjar Melonjak hingga Rp411,4 Miliar
Banua Tv,Banjar – Kinerja pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Banjar menunjukkan hasil positif pada tahun anggaran 2025. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil melampaui target hingga mencapai Rp411,4 miliar atau 124,03 persen, menjadi salah satu capaian penting dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang saat ini dibahas bersama DPRD Kabupaten Banjar.
Capaian tersebut terungkap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banjar dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Jawaban Bupati Banjar atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Rapat yang berlangsung di ruang paripurna lantai II Gedung DPRD Banjar, Rabu (24/6/2026), dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar H Irwan Bora didampingi Wakil Ketua II dan Wakil Ketua III DPRD Banjar.
Mewakili Bupati Banjar H Saidi Mansyur, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H Yudi Andrea menjelaskan bahwa keberhasilan realisasi PAD bukan disebabkan target yang rendah, melainkan hasil dari berbagai langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan.
Menanggapi pandangan Fraksi Partai Golkar, Yudi menyampaikan apresiasi atas dukungan dan masukan yang diberikan terhadap capaian pendapatan daerah yang berhasil melampaui target.
“Pemerintah daerah sepakat untuk terus menggali potensi pendapatan dan memperkuat struktur pendapatan daerah. Sementara pada sisi realisasi belanja daerah yang belum optimal, diperlukan peningkatan perencanaan dan percepatan pelaksanaan program, khususnya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Yudi menjelaskan, selain PAD yang mencapai Rp411,4 miliar, realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah juga berhasil mencapai 149,35 persen dari target yang ditetapkan.
Menurutnya, salah satu faktor penting yang mendorong peningkatan pendapatan daerah adalah implementasi kebijakan nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Data menunjukkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Banjar meningkat signifikan dalam lima tahun terakhir, dari Rp76,88 miliar pada 2020 menjadi Rp192,63 miliar pada 2025.
“Salah satu faktor utama yang mempengaruhi peningkatan tersebut adalah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), yang menghadirkan sumber penerimaan baru berupa Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” jelasnya.
Selain dampak kebijakan HKPD, pemerintah daerah juga terus melakukan berbagai langkah optimalisasi pendapatan melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penguatan pengawasan, optimalisasi pemungutan, hingga pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
“Dengan demikian, capaian PAD yang melampaui target merupakan hasil dari kombinasi perubahan struktur pendapatan daerah akibat implementasi HKPD, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, serta keberhasilan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah, dan bukan semata-mata karena penetapan target yang rendah,” tegas Yudi.
Pemkab Banjar juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Berbagai saran, catatan, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan dalam pembahasan berikutnya guna meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
