Disdikbud Kalsel Perluas Pendidikan Inklusif, Ratusan Guru Sudah Dibekali Kompetensi Khusus
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat kualitas pendidikan inklusif dengan menjadikan peningkatan kompetensi guru sebagai fokus utama. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, sekitar 500 guru telah mendapatkan pelatihan dan pendampingan agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus (ABK).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik, termasuk ABK, memperoleh hak pendidikan yang setara di sekolah formal.
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, mengatakan peningkatan kapasitas guru merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas.
“Peningkatan kompetensi guru menjadi salah satu prioritas utama kami. Saat ini sekitar 500 guru telah mendapatkan pembekalan pendidikan inklusif melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan,” ujar Abdul Rahim di Banjarbaru, Rabu (17/6/2026).
Ia menambahkan, program pelatihan tersebut akan terus diperluas agar semakin banyak tenaga pendidik mampu memahami karakteristik peserta didik dengan kebutuhan belajar yang beragam.
“Program ini akan terus diperluas agar semakin banyak guru mampu memahami kebutuhan belajar peserta didik yang beragam dan memberikan layanan pembelajaran yang adaptif, adil, dan berkualitas,” lanjutnya.
Selain memperkuat kompetensi guru, Disdikbud Kalsel juga menyiapkan sejumlah strategi untuk memperluas pemerataan layanan pendidikan inklusif hingga ke wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Program tersebut meliputi penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD), optimalisasi peran Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber pembelajaran, perluasan pelatihan guru secara bertahap, pemanfaatan teknologi untuk pendampingan jarak jauh, serta penguatan manajemen sekolah.
“Ke depan kami akan memperkuat pemerataan layanan pendidikan inklusif agar dapat menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan, termasuk daerah terpencil dan pedesaan,” jelasnya.
Menurut Abdul Rahim, pemerintah tidak hanya berfokus menambah jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, tetapi juga memastikan kualitas layanan yang diterima peserta didik di seluruh jenjang pendidikan, termasuk SMA dan SMK.
“Target kami bukan hanya menambah jumlah sekolah inklusif, tetapi memastikan kualitas layanannya dapat dirasakan secara merata. Jadi bukan hanya membangun SLB, tetapi juga memperluas layanan di SMA dan SMK agar anak-anak berkebutuhan khusus dapat mengenyam pendidikan di sekolah reguler dengan layanan yang memadai,” pungkasnya.
