Pemkab Banjar Perkuat Deteksi Dini Hadapi Hoaks dan Potensi Konflik Sosial
Banua Tv,Banjarbaru – Pemerintah Kabupaten Banjar terus memperkuat sistem kewaspadaan dini guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama menjelang momentum politik dan meningkatnya tantangan sosial di era digital.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas bidang intelijen dan kewaspadaan dini yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Banjar di Hotel Grand Qin, Rabu (6/5/2026) pagi.
Kegiatan dibuka Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banjar, Rakhmat Dhany, dan diikuti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran, APDESI, HIPMI, aparat keamanan, hingga sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Dalam sambutannya, Rakhmat Dhany menegaskan situasi kebangsaan saat ini bergerak sangat dinamis. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi turut memunculkan berbagai Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang perlu diantisipasi bersama.
“Gangguan tersebut bisa berupa hoaks yang menyebar cepat, provokasi di media sosial, atau gesekan sosial di masyarakat yang jika tidak diantisipasi bisa meluas menjadi konflik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banjar melakukan upaya-upaya,” ucapnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Banjar telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Bupati Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Banjar.
“Di dalam peraturan tersebut ditegaskan betapa pentingnya peran intelijen dalam menciptakan kewaspadaan dini, mulai dari deteksi, pencegahan, hingga penanganan awal,” lanjutnya.
Dhany menilai pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga stabilitas wilayah. Karena itu, sinergi lintas sektor sangat diperlukan, terutama bersama TNI, Polri, BIN, serta organisasi kemasyarakatan.
“Namun, saya juga sadar bahwa pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan kerja sama, sinergi lintas sektor, terutama dengan unsur TNI, Polri, dan BIN, termasuk peserta hari ini dari organisasi kemasyarakatan,” katanya.
Ia berharap kegiatan tersebut mampu meningkatkan sensitivitas dan kemampuan peserta dalam mendeteksi berbagai persoalan sejak dini.
“Jangan sampai kita lengah, di Kabupaten Banjar ini masyarakat kita terkenal agamis dan ramah, tetapi bukan berarti tidak ada celah bagi pihak-pihak yang ingin memecah belah. Dengan deteksi dini yang baik, kita bisa melakukan cegah dini, dan dengan cegah dini, stabilitas daerah kita akan tetap kondusif,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Banjar, Tofik Norman Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menyasar organisasi kemasyarakatan dengan basis massa besar di Kabupaten Banjar.
Menurutnya, keterlibatan ormas sangat penting untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi potensi konflik di tengah masyarakat.
“Dengan kegiatan ini, diharapkan ormas dapat membantu mengidentifikasi potensi gesekan sosial, sehingga dapat dicegah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar,” ujarnya.
Tofik mengungkapkan sejumlah potensi kerawanan yang menjadi perhatian di Kabupaten Banjar, di antaranya penyebaran hoaks, radikalisme, konflik berbasis agama, hingga peredaran narkoba.
“Pada tahun 2025, sempat terjadi gesekan terkait pendirian tempat ibadah. Selain itu, peredaran narkoba juga menjadi perhatian serius, dengan sejumlah kasus besar yang berhasil diungkap,” terangnya.
Ia juga mengingatkan potensi konflik sosial menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa sehingga seluruh pihak diminta aktif menjaga kondusifitas daerah.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Banjar berharap tercipta komunikasi dan sinergi yang lebih kuat antar pemangku kepentingan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten demi menjaga stabilitas dan keamanan daerah.
