Kalsel Pacu Transformasi Digital, Ratusan Desa Blank Spot Jadi Prioritas
Banua Tv,Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat transformasi digital dengan menargetkan penuntasan wilayah blank spot yang masih tersisa di sejumlah desa. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerataan layanan publik berbasis internet di seluruh wilayah Banua.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa rakor ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian wilayah tanpa akses telekomunikasi.
“Kami berharap hasil rakor ini tidak hanya menjadi dokumen, tetapi dapat diimplementasikan dan dimonitor secara berkala. Sinergi antara pusat dan daerah sangat penting agar kendala di lapangan dapat segera teridentifikasi,” ujar Muslim.
Berdasarkan data tahun 2026, sebanyak 91 persen desa di Kalimantan Selatan telah terbebas dari blank spot. Dari total 2.015 desa, sebanyak 1.814 desa telah memiliki infrastruktur digital, sementara sekitar 201 desa masih menjadi fokus penanganan pemerintah.
Menurut Muslim, tantangan geografis menjadi salah satu kendala utama dalam pemerataan akses digital, yang berdampak langsung pada kualitas layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital di daerah.
“Kondisi geografis yang menantang menciptakan kesenjangan akses digital yang berimbas pada hambatan layanan publik dan pertumbuhan ekonomi digital,” katanya.
Selain memperluas jangkauan, pemerintah juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas jaringan internet agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada layanan digital.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemprov Kalsel mengusulkan sistem monitoring real-time yang dapat diakses oleh kepala daerah guna memantau progres pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara langsung.
“Jika ada kendala, baik itu persoalan regulasi maupun teknis seperti lahan dan kelistrikan, kita bisa langsung bergerak bersama untuk mencari solusinya,” tambahnya.
Sejalan dengan itu, hingga 2026 Diskominfo Kalsel telah menghubungkan 86 perangkat daerah dan UPTD ke jaringan internet serta mengintegrasikan aplikasi SPBE ke Pusat Data Nasional sebagai bagian dari penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Ke depan, pemerintah menargetkan integrasi penuh jaringan intra pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi guna mempercepat layanan publik yang lebih efisien dan merata.
“Kita perlu membangun kesamaan persepsi dan arah kebijakan yang jelas untuk memastikan tidak ada wilayah di Kalimantan Selatan yang tertinggal dalam akses informasi digital,” pungkasnya.
