Tingkatkan Pelayanan Publik, DPMPTSP Balangan Evaluasi Lima Layanan Prioritas
Banua Tv,BALANGAN β Upaya meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Balangan mengajak masyarakat mengevaluasi langsung lima layanan prioritas yang selama ini banyak digunakan oleh publik.
Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMPTSP Balangan, Paringin Selatan, Selasa (21/4/2026) ini menghadirkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari akademisi, dunia usaha, media hingga organisasi masyarakat sipil sebagai pengguna layanan.
Lima layanan yang menjadi fokus evaluasi meliputi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Praktik Ners, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), serta Persetujuan Lingkungan seperti UKL-UPL dan AMDAL.
Kepala DPMPTSP Balangan, Akhriani, mengatakan forum ini menjadi sarana terbuka bagi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan pemerintah daerah.
“Sejauh mana layanan kami sudah maksimal atau masih ada kekurangan, itulah feedback yang akan kami tindak lanjuti, sehingga lima jenis layanan tadi ke depannya lebih baik, mudah, dan cepat,” ujarnya.
Menurutnya, penyelenggaraan forum tersebut juga merupakan bagian dari amanat regulasi Kementerian PANRB yang mendorong instansi penyelenggara pelayanan publik untuk secara berkala melibatkan masyarakat dalam evaluasi pelayanan.
Sementara itu, Plt Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Balangan, Ernawati, menilai peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi kebutuhan penting bagi daerah, terlebih Balangan telah masuk kategori pelayanan prima.
Namun demikian, menurutnya capaian tersebut masih perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang semakin optimal kepada masyarakat.
“Salah satu motivasinya itu adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui FKP yang melibatkan masyarakat ataupun perguruan tinggi, universitas, swasta, media dan LSM, karena merekalah sebenarnya pilar-pilar yang menyambungkan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pelayanan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam forum ini sangat penting agar evaluasi pelayanan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat sebagai pengguna layanan.
Selain sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan DPMPTSP Balangan untuk meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2026. Sebelumnya, instansi tersebut telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2024.
Pemerintah daerah juga mengusulkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Balangan untuk mengikuti penilaian serupa sebagai bagian dari komitmen memperkuat reformasi birokrasi dan pelayanan publik di daerah.
