Wamenaker Dorong Kesiapan Kerja Inklusif bagi Generasi Muda di Era Digital
Banua Tv,Jakarta — Pemerintah terus mendorong kesiapan generasi muda menghadapi perubahan dunia kerja di era ekonomi digital. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan akses kerja yang inklusif menjadi kunci agar anak muda mampu bersaing di tengah transformasi industri yang semakin cepat.
Hal tersebut disampaikan Afriansyah Noor saat menghadiri peluncuran program Anak Muda untuk Dunia Kerja dan Wirausaha Digital Inklusif (ANDAL) yang digelar oleh YCAB Foundation di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Menurutnya, tantangan utama yang masih dihadapi generasi muda saat ini adalah belum meratanya akses pendidikan, pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja di berbagai daerah.
Karena itu, pemerintah terus memperkuat kebijakan ketenagakerjaan melalui perluasan akses pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja secara berkelanjutan.
“Pemerintah pastinya terus memperkuat transformasi pelatihan vokasi agar lebih responsif terhadap perkembangan industri dan kebutuhan pasar kerja,” ujarnya.
Afriansyah juga menilai percepatan ekonomi digital harus dibarengi dengan kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi terhadap kebutuhan industri modern dan perkembangan teknologi.
Selain peningkatan kompetensi, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap prinsip inklusivitas dalam dunia kerja agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
“Prinsip inklusivitas menjadi bagian penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional, termasuk upaya memperluas akses kesempatan kerja serta menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi,” tegasnya.
Untuk mendukung penguatan ekosistem ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan juga terus mengembangkan berbagai program strategis, mulai dari pelatihan tenaga kerja mandiri, program padat karya hingga penguatan layanan digital ketenagakerjaan melalui SIAPKerja.
Wamenaker menambahkan, penguatan ketenagakerjaan nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi bersama dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil hingga komunitas agar tercipta peluang kerja yang lebih luas dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.
